JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) menyelenggarakan talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan di tempat Kantor DPTP PKS, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan menggali lebih banyak di format ideal hubungan bidang yang berkeadilan pada Indonesia, khususnya di konteks peraturan perundang-undangan yang dimaksud mengatur ketenagakerjaan.
Hadir pada acara yang disebutkan Wakil Ketua Sektor Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, dan juga Dekan Fakultas Perekonomian serta Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS miliki komitmen kuat di menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap tak adil bagi para pekerja.
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS sudah ada menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada pada garis terdepan pada menolak RUU tersebut. Bahkan, pasca disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan eksekutif yang dimaksud mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra di keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang digunakan berkeadilan di area Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang dimaksud adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, sebab negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.
Ia berharap talkshow ini menjadi turnamen penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan juga mencari solusi dengan terkait permasalahan hubungan industrial dalam Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan partisipasi positif di upaya mewujudkan hubungan lapangan usaha yang mana lebih banyak adil kemudian seimbang di area masa depan,” kata Indra.
Diskusi di talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan di hubungan sektor yang digunakan dirasakan oleh banyak pekerja dalam Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang digunakan dapat melakukan konfirmasi bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk menjamin bahwa ucapan pekerja didengar dan juga hak-hak mereka dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi di tempat mana pekerja tidaklah semata-mata menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan dunia usaha bangsa,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang tersebut berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, perekonomian yang dimaksud kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang tersebut sehat, di dalam mana tidak ada ada pihak yang mana merasa dirugikan.
