Terungkap Skenario Pemindahan ASN ke IKN, Nama-nama Pegawai Sudah Disiapkan

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara lalu Reformasi Birokrasi ( KemenpanRB ) menyebutkan sudah memetakan ihwal skenario pemindahan aparatur sipil negara ( ASN ) ke Ibu Pusat Kota Nusantara atau IKN . KemenpanRB menyatakan pemetaan yang dimaksud juga termasuk Kementerian lalu Lembaga (K/L) mana semata yang tersebut diprioritaskan, berikut nama-nama ASN yang diutamakan untuk berkantor di area IKN.
MenpanRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemetaan skenario pemindahan ASN yang dimaksud telah diadakan di waktu yang digunakan lama, hasil koordinasi dengan para Sekretaris Jenderal Kementerian juga Lembaga-lembaga Negara yang digunakan ada.
“Jadi kami telah mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk seluruh Kementerian/Lembaga. Nanti eselon I nya siapa, eselon II nya siapa, nama-namanya telah ada. Ini adalah kami telah mapping cukup lama dengan para Sekjen Kementerian/Lembaga,” jelas Azwar selepas acara ASN Talent Fest 2024, Selasa (27/8/2024).
Lebih lanjut, Azwar mengungkapkan, perihal jumlah total Kementerian/Lembaga Negara yang dimaksud pindah duluan ke IKN, akan disesuaikan dengan kesiapan tempat yang dimaksud disediakan oleh Otorita IKN (OIKN) dan juga Kementerian Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kemarin Presiden juga berpesan, jangan terburu-buru sampai infrastruktur pada IKN, telah siap,” lanjut Azwar.
Menambahi pernyataan Azwar, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, kesiapan pemindahan pegawai ASN ke IKN, terus dikoordinasikan dengan KemenpanRB. Dia mengungkapkan, sudah ada terdapat empat kantor Kementerian Kerjasama yang tersebut sedang disiapkan.
“Sekarang ini disana (IKN) sedang disiapkan bukan hanya saja hunian, tetapi kantor juga harus disiapkan. Disana ada empat Kemenko, masing-masing Kemenko ada empat tower untuk menbawahi kementerian yang tersebut ada,” terang Basuki.
Dia melanjutkan, setiap Kemenko yang dimaksud mempunyai empat tower yang disebutkan dimaksudkan untuk mempunyai kantor sama-sama Kementerian lain, atau yang digunakan disebut sebagai sharing office.





