JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, gugatan yang disebutkan diajukan oleh eks penyidik KPK Novel Baswedan dkk.
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 68/PUU-XXII/2024 dalam Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Sekadar informasi, Novel Baswedan sama-sama IM57+ Institut, mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada rangka mengajukan Judicial Review (JR) terkait batas usia pimpinan KPK, Selasa, 28 Mei 2024. JR itu dijalankan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
“Alhamdulillah hari ini kami dari IM57 sudah pernah memasukkan permohonan untuk uji materi undang-undang KPK. Yang pada pokoknya sebagaimana tadi disampaikan pada Ketua IM57 bahwa kami melakukan permohonan terkait dengan batas usia pimpinan KPK,” kata Novel di tempat Gedung MKRI, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa.
Novel meninjau kondisi KPK ketika ini sungguh memprihatinkan, sebab permasalahan di dalam pada lembaga antirasuah sudah pernah ke level pimpinan. Dengan mengajukan JR itu menurutnya sebagai bentuk perhatikan terhadap KPK.
Dia berharap, MK sanggup mengabulkan gugatan yang dimaksud diajukan, agar memulihkan UU KPK masalah batas usia minimal pimpinan menjadi 40 tahun. Saat ini, UU yang dimaksud menyaratkan calon pimpinan KPK minimal berusia 50 tahun.
“Tentunya keprihatinan itu tiada belaka bisa saja dengan ucapan saja. Oleh sebab itu, kami bagian dari publik tentunya dan juga upaya yang tersebut kami lakukan agar aturan masalah batas usia ini dapat dikembalikan terhadap undang-undang yang digunakan lama atau nanti kita akan sampaikan,” sambungnya.
