JAKARTA – Pakar hukum tata negara, Andi Asrun meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengakhiri jabatannya sesuai jadwal, yakni pada 20 Oktober 2024. Banyaknya demonstrasi yang dimaksud diadakan siswa hingga elemen rakyat lainnya, tak akan menghasilkan kekuasaan Jokowi jatuh.
“Saya punya keyakinan Pak Jokowi selesai tanggal 20 secara husnul khatimah,” kata Andi pada waktu hadir dalam acara Rakyat Bersuara dengan Aiman Witjaksono di tempat iNews, Selasa (27/8/2024).
Andi memandang, proses melengserkan orang pimpinan negara butuh proses yang tersebut panjang, bukanlah cuma sekedar aksi demo saja. “Proses itu panjang, DPR harus bikin panitia segala macam, ada usulan kemudian dibahas segala macam, ga selesai ini urusan kaya gini,” katanya.
Andi mencotohkan tindakan hukum kepemimpinan Soekarno dan juga Gusdur. Di mana kedua presiden yang disebutkan dilengserkan melalui proses kenegaraan yang digunakan panjang.
“Bung Karno itu proses keruntuhan kekuasaan Soekarno memang benar didahului oleh demo-demo siswa segala macam, tetapi proses kenegaraan yang menentukannya. Dia pada tolak pidatonya makanya dicabut kekuasaannya,” katanya.
“Kemudian Gus Dur, beliau bubarkan DPR, beliau bikin malu segala macam kemudian diberhentikan, ini ada mekanismenya,” tambahnya.
Berbeda dengan Soeharto, kata Andi, Presiden Indonesia kedua ini dilengserkan buntut dari rentetan perkara yang ada di area zamannya. “Kalau Pak Harto memang benar ini akumulasi, krisis ekonomi, tertembaknya 4 orang siswa Tri Sakti itu. Yang riil cuman satu, dua (Soekarno-Gus Dur) ini melalui mekanisme kenegaraan meskipun didahului dengan demo-demo,” tuturnya.
Menurut Andi, dibandingkan melengserkan Jokowi, akan lebih lanjut baik fokus menghadapi pemilihan kepala daerah 2024 yang tersebut tak lama lagi akan berlangsung. “Saya kira yang tersebut lebih lanjut rasional bagaimana kita menghadapi pemilihan kepala daerah aja dah, ga usah bicara terlalu sangat dan juga tidaklah masuk akal,” tandasnya.
Caption: Pakar hukum tata negara, Andi Asrun meyakini, jikalau kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024 sesuai dengan ketentuan yang ada.
