JAKARTA – Tanda pagar (Tagar) “Peringatan Darurat” trending topic di tempat media sosial (medsos) X yang sebelumnya bernama Twitter. Tagar ini merespons rapat Panitia Kerja (Panja) DPR pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan kepala daerah 2024.
Berdasarkan pantauan pada Rabu (21/8/2024) hingga pukul 17.19 Waktu Indonesia Barat sudah ada 58.000 postingan terkait dengan “Peringatan Darurat”
Sejumlah politikus seperti Wanda Hamidah, presenter Najwa Shihab, komika Pandji Pragiwaksono, hingga artis antara lain Ferdy Nuril, musisi Bagas Hindia, Kunto Adji turut menggemakan tagar “Peringatan Darurat” di tempat media sosialnya.
Seperti diketahui, Baleg DPR RI membentuk Panja mendiskusikan RUU Pilkada. Pembahasan yang disebutkan menyikapi putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 terkait ketentuan pencalonan kepala tempat di area pemilihan kepala daerah 2024.
Dalam rapat yang dimaksud dijalankan secara marathon sejak pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat hingga sore hari ini, Baleg DPR sama-sama pemerintah akhirnya menyetujui draf revisi Undang-Undang tentang pemilihan gubernur atau RUU Pilkada.
Terdapat dua isu yang digunakan menjadi sorotan pada penyusunan draf RUU pemilihan kepala daerah ini. Isu pertama, yakni menyangkut batas usia minimal calon kepala area (cakada). Mayoritas fraksi di forum Panja menyepakati untuk menggunakan amar putusan Mahkamah Agung (MA), tidak Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam hal ini, batas usia pencalonan kepala tempat yakni; berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur juga calon perwakilan gubernur dan juga 25 tahun untuk calon Pimpinan Daerah serta calon duta Kepala Daerah dan juga calon wali kota juga calon delegasi wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.
Isu kedua, yakni menyangkut ketentuan pencalonan bagi partai politik. Dalam forum ini disepakati dua kelompok, yakni partai urusan politik juga atau gabungan partai kebijakan pemerintah yang digunakan miliki kursi di tempat DPRD maupun bagi partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik yang mana tidaklah miliki kursi di area DPRD. Adapun ketentuan pasal 40 yang digunakan diatur juga disetujui pada tingkat Panja adalah:
