JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membuka pendapat terkait kisruh dualisme kepemimpinan di area Kamar Dagang kemudian Industri ( Kadin ) Indonesia. Jokowi menegaskan Kadin tidak organisasi urusan politik juga meminta-minta kisruh yang disebutkan dapat diselesaikan secara internal.
“Dan ini bukanlah organisasi politik. Ini adalah adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di dalam internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” kata Jokowi terhadap wartawan di area Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Jokowi mengaku dekat dengan semua pimpinan Kadin ketika dirinya menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun. “Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang dalam acara Kadin, dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anindya, baik semuanya,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, Presiden Jokowi tiada cawe-cawe di kisruh Kadin. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 diselenggarakan secara secara tiba-tiba kemudian memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. Ketum Kadin Arsjad Rasjid menganggap munaslub itu ilegal.
“Tidak ada cawe-cawe dari Presiden. Itu urusan internal Kadin,” kata Ari di keterangannya, Awal Minggu (16/9/2024).
Ari menjelaskan Presiden Jokowi sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen. “Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang mempunyai mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin,” jelasnya.
Ari mengatakan proses kepengurusan organisasi ditangani di tempat Kemenkumham. “Proses awal di dalam pemerintahan ada di area Kementerian Hukum juga HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham,” ungkapnya.
Arsjad Rasjid sendiri telah terjadi mengirimkan surat aduan untuk Presiden Jokowi mengenai kisruh Kadin 2024. Surat itu telah lama diterima Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg). “Hari Minggu, tanggal 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah lama menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid,” kata Ari.
Ia menjelaskan bahwa surat yang disebutkan masih pada Kemensetneg belum disampaikan untuk Presiden Jokowi. “Surat tersebut, posisinya masih dalam Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden. Surat akan segera diproses lebih lanjut lanjut,” katanya.
