JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid bukan memenuhi panggilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) . Rais Syuriyah PBNU, KH Muhammad Cholil Nafis menganggap Cak Imin juga Hasanuddin Wahid tiada sanggup diajak berkomunikasi.
Hal itu disampaikan Kiai Cholil Nafis dengan Ketua PBNU Umarsyah, Wasekjen PBNU M Najib Azca lalu Suleman Tanjung dalam Plaza PBNU, Lantai 1, DKI Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
“Kami memutuskan bahwa PKB tidak ada dapat koordinasi dengan PBNU. Tidak mampu komunikasi dengan PBNU yang digunakan secara historis (dan dokumentasi) ada hubungan erat dengan PBNU. Ini adalah kesimpulan sementara,” ujarnya.
“Kami kelompok yang mana dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekian kali mengundang, termasuk Ketua Umum PKB. Kami juga mengundang Sekjen PKB kemudian dua-duanya sama-sama tak hadir. Ya artinya secara kelembagaan kami mengundang untuk silaturrahim,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kiai Cholil menyatakan informasi mengenai ketidakhadiran Ketum juga Sekjen PKB akan diserahkan untuk pasukan panel seperti KH Anwar Iskandar kemudian Kiai Amin Said Husni dan juga pasca itu akan menjadi kebijakan PBNU. “Mungkin itu tambahan dari saya,” terangnya
Di samping itu, anggota Tim Panel Pansus bentukan Pleno PBNU, H Umarsyah menyebutkan bahwa pihaknya telah terjadi menunjukkan itikad baik dengan mengundang secara resmi, menyampaikan jadwal yang dimaksud jelas, juga melakukan konfirmasi melalui berbagai dokumen kemudian informasi.
“Kami kasih kesempatan terhadap beliau dengan cara secara langsung bertemu tatap muka. Tapi Alhamdulillah ketidakhadiran beliau ini tentu tidak ada memperkuat upaya konstruktif PBNU untuk melakukan perbaikan dari partai PKB ini. Padahal bukan terlampau sejumlah hambatan yang digunakan akan kami angkat,” katanya.
Lebih lanjut, Umarsyah mengungkapkan bahwa PBNU berencana fokus pada tiga isu utama. “Yang pertama permasalahan kewenangan-kewenangan dari Dewan Syuro (PKB) yang semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum DPP PKB,” katanya.
Kedua, kata Umarsyah, masalah permusyawaratan yaitu PBNU juga ingin mendalami permasalahan seputar proses permusyawaratan di tempat PKB. Ketiga tentang tata kelola organisasi, hal itu menyangkut Isu terkait tata kelola organisasi PKB.
“Tiga hal ini yang digunakan kita fokus untuk melakukan pendalaman tetapi hari ini,” tutupnya.
