JAKARTA – Angin segar yang tersebut dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu ternyata belum dirasakan oleh pengembang rumah subsidi. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pendanaan Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Sektor Perekonomian pada 27 Agustus 2024 ketika mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi rakyat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan dapat menyokong kemampuan kelas menengah di dalam sektor konsumsi, khususnya di tempat bidang perumahan.
Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang tersebut dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Junaidi Abdillah Ketua Umum Aosisasi Programmer Perumahan serta Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan, hingga pada waktu ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota.
“Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum bisa jadi terlaksana. Kami telah lama kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang sebenarnya belum ada kejelasan. Jadinya belum bisa jadi akad kredit lalu realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan bukanlah tertunda,” tegas Junaidi di keteranganya, Kamis (12/09/2024)
Junaidi menambahkan, semoga kebijakan ini bukanlah janji manis sebab kita pengembang rumah subsidi, dan juga khususnya yang tersebut tegabung di APERSI yang tersebut mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.
“Dan seharusnya, di area penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang digunakan tinggal hitungan bulan ini, sanggup menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait acara pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai kegiatan yang tersebut selama ini sudah ada baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,” imbuh Junaidi.
Selain itu, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini menciptakan pengembang lebih besar berhati-hati terkait cash flow, jangan sampai kolaps usahanya sebab banyak pengembang miliki kewajiban pembayaran di area perbankan yang tak mampu ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang ketika ini banyak yang tersebut menganggur lantaran tak ada pembangunansejak beberapa bulan ini.
Junaidi berharap, pemerintah segera merealisasikan janjinya lantaran di perkembangan properti atau perumahan, setiap saat menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor sektor yang mana juga akan bergerak jikalau ada konstruksi perumahan.
“Tak hanya saja itu, rakyat warga berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebut menerima rumah subsidi juga mengawaitu realisasi ini,” tegas Junaidi.
