JAKARTA – Pelaksana Tindakan (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa mempunyai kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa tak hanya sekali bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru serta orang tua yang membimbing masyarakat.
“Kalau beliau (kepala desa) tidak ada mempunyai kemampuan leadership padahal dalam tingkat desa, maka tidak ada akan tumbuh desa itu,” jelasnya di Rapat Kesepahaman Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Rencana Menguatkan Pemerintahan kemudian Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 di area DKI Jakarta dikutipkan Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas serta peluang ketidakadilan yang tersebut harus diperbaiki di proses pendataan warga kurang mampu dalam desa. Menurutnya, kepala desa yang tersebut adil seharusnya mencatatkan juga memberikan bantuan berdasarkan keinginan masyarakat, bukanlah afiliasi urusan politik atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang ini dapat, ini yang digunakan lebih tinggi miskin tidak ada dapat, ini dimulai dari pendataan dalam desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya mendirikan sistem pengelolaan keuangan desa yang tersebut baik, transparan, dan juga akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap pembangunan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang digunakan mengantisipasi pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini tidak untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk faedah penyelenggaraan desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan publik desa melalui berbagai program. Ini adalah seperti inisiatif Pemberdayaan Keseimbangan Keluarga (PKK) yang dimaksud miliki kegiatan terkait kondisi tubuh ibu dan juga anak, dan juga kebersihan di dalam desa. Berbagai acara itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di tempat desa juga tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga menggerakkan percepatan perkembangan kegiatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksud efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan pengaplikasian dana desa maksimal 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang berhasil, cuma beberapa yang mana bisa jadi menghasilkan, yang mana saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang digunakan bisa saja menghasilkan kembali memiliki penghasilan di dalam melawan 5 miliar [rupiah] pada 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik dan juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, serta efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan inisiatif tidaklah belaka bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, kemudian evaluasi yang terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, serta ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak juga tiada berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, tak berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, lalu inilah yang dimaksud namanya bakti kita bagi warga serta Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
