JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat merubah dukungan partai kebijakan pemerintah (parpol) untuk mengupayakan figur dalam kabupaten atau kota. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN demisioner, Eddy Soeparno.
“Adanya putusan MK pasti berbagai perubahan, yang tersebut tadinya enggak bisa saja forward kader, mendadak sanggup maju. Yang tadinya kita sudah ada berkoalisi, secara tiba-tiba dikarenakan telah ada putusan MK partai nonsit di tempat parlemen bisa saja usung dengan ucapan yang cukup,” terang Eddy ketika ditemui pada KPUD Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Namun demikian, Eddy berkata, inovasi dukungan tak terlalu signifikan terjadi pada pengusungan calon di tempat tingkat Gubernur. “Alhamdulillah kalau provinsi tiada ada, kalau kabupaten/kota pasti ada,” tuturnya.
Atas dasar itu, Eddy menilai, akan terjadi dinamika kebijakan pemerintah diujung pendaftaran calon kepala daerah. Bahkan, kata Eddy, ada inovasi dukungan dari PAN.
“Jadi saya kira dinamikanya ada juga diujung ya, bahkan kemarin waktu malam juha sampai setengah dua pagi kita masih terima beberapa perubahan,” ucap Eddy.
Meski begitu Eddy berkata, pembaharuan itu masih sah-sah saja. Apalagi, katanya, pembaharuan itu menciptakan partai bisa jadi mengajukan kader internal untuk progresif di tempat pemilihan kepala daerah 2024.
“Tetapi menurut saya ya itu sah-sah saja, baik saja, akibat lebih banyak sejumlah lagi partisipasi dari kader-kader atau calon-calon yang digunakan mampu diajukan pada pilkada,” tandasnya.
