JAKARTA – eksekutif mempercepat metamorfosis digital layanan umum dengan membentuk Ina Digital, sebuah entitas yang tersebut bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah.
Pembentukan Ina Digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi juga mempermudah akses publik terhadap layanan pemerintah. Ina Digital didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital serta Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Entitas ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2024 serta dikelola oleh Peruri bekerja serupa dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian Reformasi Birokrasi (PANRB) juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa Ina Digital akan mengintegrasikan ribuan aplikasi mobile yang digunakan tersebar di tempat berbagai kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan penduduk untuk tak perlu mengisi data berulang kali pada waktu mengakses berbagai layanan.
“Ina Digital menjamin layanan digital yang tersebut terpadu serta mudah diakses oleh publik tanpa proses yang dimaksud rumit,” ujar Anas pada pernyataannya, Rabu (14/8/2024).
Sebagai langkah awal, 15 kementerian juga lembaga telah terjadi mengesahkan komitmen untuk menggalang integrasi layanan digital ini. Sembilan di tempat antaranya termasuk pada sektor Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, kemudian administrasi kependudukan.
Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, mengungkapkan bahwa Ina Digital sedang mengembangkan tiga perubahan digital yang mana akan saling terintegrasi, terdiri dari portal lalu aplikasi mobile yang ditujukan untuk warga juga instansi pemerintah.
Portal serta aplikasi mobile yang disebutkan akan memungkinkan warga mengakses berbagai layanan publik, sementara instansi pemerintah dapat mengakses layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik pada pusat maupun daerah.
Ina Digital juga menggunakan Sistem Penghubung Layanan eksekutif (SPLP) untuk memperkuat pertukaran data antar sistem dan juga aplikasi. Untuk mempermudah juga mengamankan akses, Ina Digital mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kunci akses tunggal otentikasi, yang mana memungkinkan pengguna untuk tiada perlu memproduksi akun atau mengisi data berulang kali ketika mengakses layanan yang dimaksud berbeda.
Proses keamanan diperkuat dengan enkripsi data berlapis kemudian penerapan multi-factor authentication (MFA) untuk menegaskan verifikasi data juga identitas berjalan aman. Proses pengembangan ini diawasi oleh Badan Siber juga Sandi Negara (BSSN) sesuai dengan standar yang tersebut ditetapkan oleh PERURI dan juga pemerintah.
