JAKARTA – Komisi VII DPR RI bersatu dengan Kementerian ESDM menyepakati asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara ( RAPBN ) Tahun Anggaran (TA) 2025, salah satunya masalah besaran subsidi listrik .
“Subsidi listrik tahun 2025 disepakati mencapai Rp90,22 triliun, sudah ada termasuk kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun, (atau) naik dari target 2024 sebesar Rp73,24 triliun,” jelasnya pada Rapat Keja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Dikatakan Bahlil, kenaikan anggaran subsidi listrik ini didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah keseluruhan penerima subsidi listrik dari 40,89 jt pelanggan di tempat 2024 menjadi 42,08 jt pelanggan di area 2025.
“Jadi naiknya kurang lebih lanjut sekitar 1 jt jt lebih banyak pelanggan. Jadi itu berdampak pada kenaikan,” imbuhnya.
Tak hanya saja subsidi listrik, keduanya juga menyepakati jumlah komponen bakar minyak (BBM) bersubsidi, dengan rincian minyak tanah lalu solar yang tersebut disepakati turun menjadi 19,41 jt kiloliter pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan juga solar disepakati 19,41 jt kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 jt kiloliter,” urainya.
Bahlil mengatakan, bahwa penurunan ini dorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih besar tepat sasaran. Selanjutnya untuk subsidi solar, lanjut Bahlil, telah lama disepakati Rp1.000 per liter atau sebanding dengan tahun sebelumnya atau tidak ada ada perubahan.
“Sementara, ukuran LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 jt metrik ton atau naik dari target 2024 yang dimaksud sebesar 8,07 jt metrik ton,” pungkas Bahlil.
