Teknologi Pengetahuan Pengaruhi Pemilih Gen Z serta Milenial pada Pemilihan Kepala Daerah 2024
JAKARTA – Teknologi informasi seperti media sosial dewasa ini menjadi alat yang digunakan sangat kuat di proses demokrasi. Perannya sangat signifikan di membentuk opini publik, menyebarkan informasi, serta memobilisasi pemilih.
Kepala Laboratorium Prodi Keilmuan Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) Andaru Satnyoto menuturkan media sosial dewasa ini menjadi sebuah platform digital yang dimaksud sangat berpengaruh terhadap hidup warga Indonesia.
Hal itu sebagaimana disampaikan Andaru di podcast bertema “Quo Vadis Teknologi Data menuju pemilihan kepala daerah 2024” yang dimaksud diselenggarakan Prodi Keilmuan Politik UKI di dalam Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.
Dalam konteks demokrasi, media sosial menjadi jaringan yang mana sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup Gen Z serta milenial yang secara elektoral menjadi ceruk pemilih di proses demokrasi di area Tanah Air.
Namun, belakangan ini muncul berbagai tindakan hukum pencurian data rakyat yang tersebut pada akhirnya mengikis kepercayaan pengguna teknologi mendekati kontestasi pemilihan kepala daerah 2024. Bagaimana tidak, maraknya kejahatan siber memicu mosi bukan percaya menghadapi kemampuan pemerintah melindungi data pribadi.
“Bagaimana kita mau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan kepercayaan penduduk jikalau isu pencurian data kemudian isu pemeliharaan data pribadi publik tak bisa saja diselesaikan?” tegas Andaru.
Koordinator Wilayah III PP GMKI YY Carlos Wawo juga memandang peran media sosial pada kalangan anak muda sebagai jaringan untuk mengekspresikan diri sekaligus menjadi sumber informasi.
“Dalam hal ini, anak muda menggunakan medsos untuk mendapat info terkini terkait situasi lingkungannya hingga situasi bangsa serta negara,” ujar Carlos.
Dia mengaku khawatir dengan maraknya tindakan hukum pencurian kemudian penyalahgunaan data penduduk yang dimaksud terjadi belakangan ini.
Kasus dugaan pencatutan data warga Ibukota Indonesia selama masa verifikasi data di dalam KPU DKI Jakarta misalnya yang dimaksud diduga digunakan untuk kepentingan kebijakan pemerintah banyak pihak. Kasus ini menyebabkan warga semakin pesimistis melawan keamanan data mereka.
