Jokowi Punya Warisan Tidak Baik ke Prabowo, Utang Besar Buat Ruang Fiskal Sempit

JAKARTA – Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ariyo D.P. Irhamna mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya warisan buruk ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal yang disebutkan lantaran ada kewajiban pembayaran utang yang dimaksud jatuh tempo sebesar Rp775 triliun pada 2025, kian mempersempit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo.
“Ini alert untuk pemerintah, untuk belanja pembayaran bunga utangnya ini telah lebih besar besar dibandingkan belanja pegawai sejak 2022. Nah hal ini juga yang mana memproduksi ruang fiskal untuk 2025 ini semakin terbatas untuk hasil pemerintahan yang digunakan baru lalu menjadi warisan yang mana buruk dari kepemimpinan Pak Jokowi untuk kepemimpinan Pak Prabowo,” ungkap Ariyo pada diskusi umum Indef, Mingguan (18/8/2024).
Dalam rencana belanja pemerintah pusat pada RAPBN 2025 untuk kategori jenis, lanjut Ariyo, pembayaran bunga utang mencapai Rp5,5 triliun atau kedua teratas pasca belanja juga lain-lain sebesar Rp6,3 triliun.
Ariyo menyebut, proporsi tingginya pembayaran beban utang di dalam menghadapi belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, bahkan telah terjadi sejak 2022.
Adapun sempitnya ruang fiskal juga tercermin dari penurunan alokasi belanja pemerintah untuk belanja kementerian/lembaga (KL). Hal itu berbanding terbalik dengan peningkatan alokasi belanja pemerintah untuk sektor non-KL.
“Ini menunjukkan ruang fiskal yang digunakan semakin terbatas akibat pembayaran utang semakin besar. Kenaikan alokasi belanja non-KL dialokasikan untuk pembayaran utang,” kata Ariyo.
Menurut Ariyo, tingginya utang menimbulkan pemerintah tampak kebingungan di menetapkan alokasi anggaran acara prioritas, seperti proses pengolahan lebih lanjut serta infrastruktur. Hasilnya, anggaran kementerian juga lembaga yang terkait dengan pengembangan lebih lanjut lalu infrastruktur mengalami penurunan pada RAPBN 2025.
Sementara itu, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Riza Annisa Pujarama mengatakan, RAPBN 2025 tidaklah berbeda dengan pandangan APBN 2024.



