Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto memacu presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi acara hilirisasi nikel yang digunakan dijalankan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto menganggap kerusakan lingkungan yang disebabkan maraknya proses pengolahan lebih lanjut lalu penambangan nikel pada era Jokowi tiada sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.
Mulyanto mengumumkan era Jokowi melakukan proses pengolahan lebih lanjut nikel secara ugal-ugalan. Selain memunculkan dampak kerusakan lingkungan, Mulyanto mengamati masih berbagai warga miskin ke sekitar tambang. Di ketika bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kerusakan lingkungan oleh eksploitasi nikel.
“Anomali terkait kemiskinan yang dimaksud justru terjadi di area kaya sumber daya alam atau tempat yang digencarkan inisiatif proses pengolahan lebih lanjut yang dimaksud banyak disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” (deutch desease) ini harus diteliti lebih besar di oleh otoritas serta para ahli,” kata Mulyanto pada penjelasan tertoreh yang mana diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, seharusnya proses lanjut nikel bisa jadi mendongkrak perekonomian komunitas lokal. Persoalan kemiskinan pada tempat penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu sebab buruknya pengelolaan dana bagi hasil dan juga pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah. “Sehingga pemasukan yang digunakan besar sekalipun tiada berdampak bagi kesejahteraan penduduk atau lambat dicapai,” ujarnya.
Di lain sisi, Mulyanto mengungkapkan selama ini penduduk lokal cuma ikut serta sebagai pekerja kasar di dalam pertambangan nikel dikarenakan terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya sanggup memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal bisa jadi menempati kedudukan strategis di sektor nikel.
“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang digunakan berlaku selama ini secara komprehensif di antaranya efisiensi dana pengerjaan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor komoditas nikel setengah jadi berkadar rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan feronikel. Ia pun menyokong penghentian pembangunan smelter kelas satu yang tersebut memunculkan barang nikel berkadar rendah tersebut.
“Kita penting mengupayakan proses lanjut nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi komunitas meningkat dengan memulai pembangunan pabrik smelter yang digunakan memproduksi nikel berkadar lebih tinggi seperti stainless steel, baterai. Selain itu perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari Cina yang tersebut rawan kebakaran sehingga menyebabkan penderita jiwa pekerja yang tersebut bukan sedikit,” tegasnya.
Pilihan editor: Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Hal ini Respons Stafsus ESDM
Artikel ini disadur dari Politisi PKS Ingatkan Prabowo Subianto Evaluasi Program Hilirisasi Nikel
