Ibukota Indonesia – Kementerian Perjalanan bersatu kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli ke tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan menyebabkan seperti pokja dengan dengan Kemendagri," kata Deputi Sektor Industri serta Pengembangan Usaha Kementerian Perjalanan Rizki Handayani Mustafa pada acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih terbentuk ke tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian telah memproduksi nota kesepahaman kerja sebanding dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli dalam tempat wisata.
Guna membantu penerapan kerja sejenis tersebut, menurut dia, Dinas Peluang Usaha Pariwisata harus menimbulkan kesepakatan sama dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang dimaksud tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang punya, serta Kementerian Keuangan tentunya, ini yang digunakan berubah menjadi PR kami," katanya.
"Kami ingin kemungkinan besar sanggup tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang benar dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki mengutarakan bahwa asosiasi pelaku usaha pariwisata seperti Perhimpunan Hotel serta Tempat Makan Indonesi (PHRI) lalu Gabungan Industri Wisata Indonesia (GIPI) juga harus ikut serta pada upaya penanggulangan pungli dalam tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum lalu pelaksanaan inisiatif edukasi untuk meningkatkan pemahaman rakyat mengenai dampak buruk pungli dalam tempat wisata di upaya mengatasi pungli ke area wisata.
Deputi Pembangunan Destinasi dan juga Infrastruktur Kementerian Wisata Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul dikarenakan tingkat pemahaman penduduk mengenai keberlanjutan usaha pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum lalu penyuluhan untuk rakyat pada upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.
"Salah satu yang konkret adalah kita memverifikasi dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja mirip yang telah ada ditingkatkan lagi," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata
