DKI Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga lembaga multilateral menjadi prioritas diplomasi Tanah Air ke bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Indonesia menggalakkan reformasi PBB dan juga lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam jadwal diskusi “Dinamika lalu Perkembangan Global Terkini: Geopolitik, Keamanan, serta Sektor Bisnis Global” oleh The Yudhoyono Institute ke Jakarta, Minggu.
Menurut dia, kerangka institusi multilateral yang digunakan ada ketika ini seperti PBB serta Organisasi Perdagangan Global (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Planet II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi dan juga kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang mana semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global ketika ini bukan mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah ada bukan lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Nusantara senantiasa menyokong aksi reformasi multilateral akibat meyakini bahwa sistem multilateral yang tersebut efektif harus dibuat lebih tinggi inklusif, demokratis, representatif, dan juga adil.
“Dalam bumi yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu menghadirkan dunia untuk keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Nusantara terancam melemah jikalau tidaklah diiringi dengan pembaharuan tata kelola ke tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan tahapan reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB di bentuk penambahan jumlah keseluruhan anggota terus Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya ke Pertemuan Diplomasi Antalya 2025 pada Hari Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, lalu lainnya miliki populasi lalu peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang tersebut setara pada kerangka tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
