JAKARTA – Menteri Tenaga serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja menghasilkan proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah terjadi mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional juga rutinitas di area Kementerian ESDM lalu sisanya Rp4,2 triliun untuk mendirikan jaringan pipa gas lalu yang lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) hanya saja menyepakati Rencana Kerja kemudian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi kemudian Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah agregat ini lebih besar kecil dari anggaran yang disepakati di Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang digunakan lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, akibat anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah lama disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya mengajukan permohonan Komisi VII untuk memproduksi kesimpulan rapat yang dimaksud kemudian disampaikan untuk masyarakat terkait anggaran yang tidaklah disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita menimbulkan juga di risalah rapat seharus menyampaikan untuk masyarakat jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa jadi kerja,” jelasnya di Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tersebut bukan disetujui oleh Banggar maka banyak inisiatif yang dimaksud sudah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek di setahun ke depan. Salah satunya proyek perkembangan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 kemudian pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang digunakan jikalau tidak ada dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu sudah ada melakukan tender serta sudah ada selesai. Dan kalau tak dianggarkan artinya memang benar kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin saja sengaja untuk memproduksi kegiatan ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan terhadap Komisi VII DPR RI untuk tiada bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran bukan juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita memproduksi catatan. Tapi andaikan pun tiada ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tidaklah ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan untuk umum bahwa pipa ini gak sanggup berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mana mandek,” pungkas Bahlil.
