JAKARTA – Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda angkat bicara terkait penggeledahan kediaman Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PKB menghormati langkah lembaga antirasuah tersebut.
“Ya KPK sudah ada menjalankan tugas serta fungsinya, terkait dengan penegakkan hukum ya kita hormati,” ucap Huda ketika ditemui pada Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).
Huda menilai, penggeledahan KPK merupakan murni penegakan hukum. Huda pun tak mengamati adanya tendensi apa pun terkait penggeledahan yang dimaksud dilaksanakan KPK pada kediaman Abdul Halim. “Kita semangatnya ini murni penegakan hukum, bukan ada tendensi di dalam luar penegakan hukum,” katanya.
Sebelumnya, kelompok penyidik KPK menggeledah rumah dinas Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar pada Jumat, 6 September 2024. Penyidik mengamankan uang tunai dari giat tersebut.
“Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terdiri dari uang tunai juga barang bukti elektronik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa, 10 September 2024.
Namun, Tessa tak menyebutkan secara detail masalah jumlah total uang tunai yang tersebut disita. Termasuk jenis mata uang yang digunakan dilaksanakan penyitaan tersebut.
Diketahui, rumah dinas yang digunakan digeledah yang disebutkan berada di dalam kawasan DKI Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait tindakan hukum dugaan terkait perkara dugaan korupsi Pengurusan Dana Hibah untuk Komunitas Publik (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.
“Pada Hari Jumat tanggal 6 sept 2024, Penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas pelopor negara berinisial AHI pada wilayah Ibukota Indonesia Selatan,” ujarnya.
Dalam persoalan hukum ini, Abdul Halim Iskandar ini pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di tempat Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 22 Agustus 2024.
