JAKARTA – Adanya aturan larangan operasional truk bersumbu tiga selama 16 hari selama Lebaran menyebabkan pelaku bisnis truk tidaklah lagi miliki ruang untuk “bernafas”. Kondisi ini jelas akan mengakibatkan terganggunya logistik nasional .
Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan, pelarangan Lebaran kali ini yaitu selama 16 hari merupakan yang dimaksud terlama sepanjang sejarah. Menurutnya jangankan 16 hari, 10 hari hanya logistik nasional itu sudah ada terganggu.
“Dulu kala pertama itu hanya saja 2 hari sebelum hari H juga 2 hari setelahnya hari H. Tapi berprogres menjadi 3 hari pasca kemudian sebelum hari H, sampai terakhir 5 hari sebelum dan juga pasca hari H. Tetapi kali ini akan ada 16 hari, jadi sangat menyengsarakan sejumlah pihak lalu mengorbankan sektor ekonomi kita,” ujarnya.
Dia menjelaskan, truk ini merupakan pilar utama di dalam di perkembangan perekonomian Indonesia. Di satu sisi, pemerintah sedang berusaha mencapai 8% pertumbuhan, tapi di dalam sisi lain truk logistik sebagai pendukungnya diberhentikan.
“Jadi, ini memang sebenarnya suatu langkah yang mana tidaklah sinkron antara pimpinan tertinggi dengan menterinya,” ungkapnya.
Dia menuturkan, aturan pelarangan itu akan mengakibatkan entrepreneur truk logistik tidaklah mempunyai penghasilan selama 16 hari juga dampaknya juga termasuk untuk para buruh dalam pelabuhan akan tiada bekerja selama 16 hari. Di samping itu, kapal-kapal yang datang dari luar negeri akan membongkar di tempat pelabuhan Tanjung Priok, pada ketika mereka itu kembali pasti kosong, dikarenakan tiada ada kontainer yang digunakan akan masuk ke luar negeri.
“Dan bahkan apabila ini terjadi stagnasi maka kapal luar negeri ini akan pulang menghadirkan kontainer itu kembali lantaran nggak ada tempat untuk bongkar muat,” tuturnya.
Di sisi lain, katanya, lapangan usaha teristimewa lapangan usaha pengolahan juga akan kekurangan komponen baku juga akan berhenti berproduksi, sehingga buruh-buruh di area pabrik juga tidak ada akan bekerja. Disampaikan, 60% materi baku bidang itu masih impor dan juga 80% itu kawasan lapangan usaha ada di area Jawa Barat. Bisa dipastikan, dia yang mana paling sengsara.
“Inilah akibatnya yang tersebut akan kita rasakan dengan kebijakan pelarangan yang mana terlalu lama itu,” ungkapnya.
