Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, kemudian Bahasa dalam SMA

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, kemudian Teknologi atau Kemendikbudristek mengumumkan akan menghapus jurusan Keilmuan Pengetahuan Alam (IPA), Pengetahuan Pengetahuan Sosial (IPS), lalu Bahasa di dalam jenjang institusi belajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan penghapusan ketiga jurusan ke SMA itu menuai polemik.

Perhimpunan Pendidikan juga Guru (P2G) mengkhawatirkan nasib guru apabila jurusan-jurusan yang disebutkan dihapus pada SMA. Sementara Psikolog Pendidikan Tantri Rahmawati mengatakan, penghapusan jurusan-jurusan yang dimaksud dapat mempengaruhi jumlah keseluruhan permintaan guru. Berikut pernyataan mereka.

P2G: Khawatir nasib guru

Kepala Lingkup Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan, nasib guru pasca Kemendikbudristek menghapus ketiga jurusan yang dimaksud sebagai implementasi Kurikulum Merdeka.

“Memang ada persoalannya. Pertama, pada saat ini diterapkan di sekolah, anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini telah menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman kepada Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.

Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa belaka yang mana harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas.

“Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya. 

Hal itu sebab sekolah akan datang cenderung menyesuaikan Informan Daya Individu (SDM) atau guru. “Boleh jadi saat siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang dimaksud tiada akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan ini juga akan menimbulkan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan datang ada mata pelajaran yang dimaksud dihindari.

Iman gelisah kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang tak kebagian jam mengajar, teristimewa berpengaruh terhadap sertifikasi mereka.

“Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu teristimewa lantaran kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya. 

Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI Ibukota Indonesia melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing.

“Idealnya ini akan ada sejumlah simulasi kelas sebab siswa bebas memilih,” tuturnya.

Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih lanjut fleksibel bagi siswa akibat tak dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Bahasa. Sehingga tidak ada ada diskriminasi prodi ketika hendak melanjutkan kuliah.