Ibukota Indonesia – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Kondisi Keuangan yang diselenggarakan pada Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang digunakan lebih tinggi fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN diperlukan menyesuaikan dengan keadaan di lapangan agar bukan menghambat daya saing sektor nasional pada sedang persaingan global yang semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah sanggup kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku bidang usaha lalu pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar membantu pertumbuhan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi material baku, tenaga kerja, kemudian rute produksi dari di negeri yang digunakan pada sebuah komoditas atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang digunakan terlibat di pembuatan produk-produk tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan sektor pada negeri agar lebih lanjut kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah terjadi menetapkan batas minimal TKDN yang digunakan harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kondisi Bobot Manfaat Organisasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang dan juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman dan juga hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan banyak manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih tinggi berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, juga meningkatkan daya saing item lokal. Pemakaian komoditas pada negeri tidak semata-mata tentang kepentingan ekonomi, tapi juga perihal mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang tersebut disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata tentang nomor atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tiada belaka memacu lapangan usaha untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer bidang lokal agar berkembang dan juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
