JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali menyoroti kondisi Nahdlatul Ulama (NU) pada waktu ini yang tersebut dinilai penuh dengan konflik serta kekacauan.
Kondisi ini tiada lepas dari hasil Muktamar NU dalam Lampung yang tersebut diselenggarakan beberapa waktu lalu. Kiai As’ad mengungkapkan Muktamar yang dimaksud dipenuhi rekayasa yang tersebut berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.
Hal itu dikatakan Kiai As’ad di acara Silaturahmi Nasional dengan tema “Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan” yang dimaksud dijalankan dalam hotel Azana Suite Antasari, Ibukota Selatan.
Acara ini menghadirkan banyak tokoh senior NU, dalam antaranya mantan Wakil Ketua Umum PBNU serta mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali, pengamat urusan politik A.S. Hikam, KH. Arifin Junaidi, lalu KH. Baidhowi Adnan mantan Komandan Banser DKI Ibukota Indonesia 1965.
“Kisruh yang kita saksikan pada tubuh NU pada waktu ini adalah item dari Muktamar Lampung yang digunakan penuh rekayasa. Hasil dari muktamar yang dimaksud menciptakan ketidakstabilan di organisasi, sehingga wajar apabila NU sekarang penuh dengan konflik dan juga kekacauan,” ujar Kiai As’ad.
Sedangkan, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU serta hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang mana disusun secara resmi oleh Tim 5 kemudian Tim 9 yang bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU pada kebijakan pemerintah kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi urusan politik NU seharusnya tetap memperlihatkan pada koridor yang mana sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.
Sementara itu, pengamat urusan politik A.S. Hikam, menyatakan keprihatinannya terhadap arah pergerakan NU yang tersebut dinilai telah dilakukan melenceng dari khittah yang tersebut seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.
“Khittah NU pada saat ini tampak tak fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi berbagai terkuras oleh isu-isu kebijakan pemerintah yang seharusnya mampu dihindari,” kata Dr. Hikam.
