Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Warga Sipil?
Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang digunakan berimbas pada krisis sosial apabila menerima tawaran yang disebutkan pengelolaan tambang
“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang tersebut jelas-jelas akan melanjutkan krisis sosial-ekologis serta berdampak buruk pada warga yang dimaksud terkena dampak dengan segera dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang tersebut dirilis pada 28 Juni 2024.
IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang mana memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan mengatur tambang di dalam Indonesia.
“Aturan ini bertentangan dengan regulasi di dalam atasnya dan juga sarat dengan kepentingan kebijakan pemerintah transaksional,” bunyi poin kesatu sikap DPD IMM DIY. Selain itu, DPD IMM DIY menolak kelanjutan aktivitas tambang ekstraktif di dalam Nusantara juga mendesak Muhammadiyah untuk turut juga pada upaya pemulihan lingkungan hidup.
Namun, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang.
Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah mampu mengurus tambang dengan baik serta benar, sesuai dengan yang tersebut nilai-nilai dari ajaran agama. “Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengatur tambang. Agamanya dibawa di serangkaian pengolahan tambang,” ucapannya ketika dihubungi pada Rabu malam, 24 Juli 2024.
Ia memastikan, pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan akan segera berbeda dengan tambang yang tersebut dikelola para kapital. Sebab, nilai-nilai dari ajaran agama, seperti kebersamaan maupun saling memedulikan itu harus ditumbuhkembangkan oleh ormas-ormas keagamaan.
Sementara itu, penolakan juga muncul dari Pimpinan Pusat Aisyiyah yang mana masih berharap para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum reuni yang dimaksud akan digelar
Pimpinan Pusat Aisyiyah masih berharap ada keajaiban para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum pertandingan yang dimaksud akan dijalankan pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024 di dalam Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.
“Yang penting bahwa mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan tidaklah menerima tambang untuk Muhammadiyah serta menyampaikan terima kasih terhadap pemerintah,” upcap Hening Parlan di dalam Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.
Aksi Muhammadiyah Harus Berani Menolak Konsesi Tambang
Bertepatan dengan PP Muhammadiyah menyelenggarakan Konsolidasi Nasional guna memutuskan penerimaan atau penolakan pengelolaan bidang usaha tambang pada Indonesia, pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024.
Koalisi warga sipil, akademisi, aktivis serta siswa di Yogyakarta yang dimaksud tergabung di Pertemuan Cik Di Tiro juga Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) mengatur aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran menjalankan industri tambang dalam Indonesia, pada Sabtu, 27 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.
Dilansir dari rilis pers aksi tersebut, jaringan warga sipil di dalam Yogyakarta menegaskan bahwa ormas keagamaan bukan boleh terlibat pada bidang usaha tambang. Pemberian izin kegiatan bisnis tambang oleh pemerintah akan menjerumuskan ormas keagamaan ke di lumpur dosa ekologis akibat praktik bidang usaha tambang ketika ini dilaksanakan dengan ugal-ugalan kemudian tidaklah berkelanjutan.
Sana Ullaili dari SP Kinasih menyatakan sejumlah dari orang yang terluka pertambangan adalah anggota atau simpatisan ormas keagamaan. Mereka inilah yang tersebut seharusnya dipikirkan kemudian dilindungi hak-haknya.
“Memang, jikapun ditolak ormas keagamaan, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kemungkinan permanen akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang dimaksud bisa saja jadi lebih besar merusak. Atas dilema ini, seharusnya ormas sangat mudah-mudahan mengambil sikap, yakni dengan komunitas menolak dan juga mengharamkan segala bentuk perusakan,” kata Sana, disitir dari rilis pers aksi tersebut.
MICHELLE GABRIELA | ANGELINA TIARA P
Artikel ini disadur dari Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Masyarakat Sipil?
