JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberi beberapa catatan dibalik target perkembangan perekonomian nasional pada 2025 di dalam level 5,2 persen. Adapun, target makro kegiatan ekonomi ditetapkan di Rancangan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Guru Besar serta Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini menilai, perlunya upaya reformasi struktural agar tingkat peningkatan dunia usaha lebih lanjut tinggi dari proyeksi 5,2 persen dalam tahun depan. Menurutnya, reformasi struktural diperlukan untuk menggalakkan daya beli masyarakat.
“Sekarang daya beli rakyat turun. Target peningkatan perekonomian 5 persen sebenarnya tiada cukup untuk memulihkan daya beli tersebut. Jadi harus ada upaya reformasi struktural agar tingkat peningkatan dunia usaha lebih besar tinggi dari yang mana ditargetkan 5,2 persen pada tahun 2025,” ujar Didik, Akhir Pekan (18/8/2024).
Langkah reformasi struktural dijalankan agar ada ruang lebih lanjut untuk membantu peningkatan penerimaan pajak. Tetapi, apabila daya beli publik melemah atau terjadi tekanan pemuaian yang dimaksud tinggi, maka kemampuan penduduk untuk membayar pajak bisa jadi terpengaruh.
“Pemerintah sekarang akan berjibaku menjaga keseimbangan antara pengumpulan pajak serta tidak ada memberatkan dunia usaha masyarakat,” paparnya.
Dia mencatat, penerimaan pajak kemudian menjaga peluang dunia usaha yang mana baik, faktor internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga Direktorat Jenderal Pajak ke depan sangat menentukan. Artinya, kemampuan Kementerian Keuangan serta sekaligus sosok yang mana ditunjuk menjadi Menteri-nya menjadi faktor kritis.
Tak belaka itu, reformasi perpajakan juga mutlak, termasuk digitalisasi lalu perluasan basis pajak. Didik menyebut, sektor apa cuma harus digali, tidak ada bisa jadi tiada adalah sektor lapangan usaha (non-migas), termasuk jasa, sebagai tiang utama.
Tetapi sektor ini melorot kemudian bertambah rendah juga mengalami stagnasi bertahun-tahun dikarenakan bukan ada sentuhan kebijakan. Jika pertumbuhan sektor ini dapat berkembang 8-10 persen, maka pengumpulan pajak akan mendapat ruang yang mana leluasa.
Sektor baru yang dimaksud harus digali tiada lain adalah ekonomi digital serta perekonomian kreatif, hingga pariwisata. Dengan berkembangnya e-commerce, fintech, lalu layanan berbasis digital, bidang ini merupakan prospek besar untuk menambah penerimaan pajak melalui pengenaan pajak pada platform digital digital serta kegiatan daring.
