JAKARTA – Keputusan DPR yang mana menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal persyaratan pencalonan dan juga ambang batas pencalonan pada pilkada memantik reaksi akademisi lalu mahasiswa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti memohon pemerintah kemudian DPR bukan menganggap simpel aksi tersebut.
Diketahui, beberapa orang elemen rakyat dari kalangan buruh, aktivis, akademisi, hingga siswa akan segera melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 tentang aturan threshold atau ambang batas pengusungan calon kepala area (cakada). Ada juga putusan MK tentang persyaratan pencalonan yang tersebut harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan yang dimaksud dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panja RUU pemilihan kepala daerah yang mana diselenggarakan secara kilat. Draf RUU pemilihan gubernur akan disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/8/2024) hari ini.
“DPR lalu otoritas hendaknya sensitif serta tiada menganggap mudah terhadap arus massa, akademisi, juga pelajar yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum juga perundang-undangan. Perlu sikap arif kemudian bijaksana agar arus massa bukan menyebabkan kesulitan kebangsaan juga kenegaraan yang mana semakin meluas,” ujar Mu’ti pada keterangan ditulis yang digunakan dikirim Ketua Biro Komunikasi serta Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto, Kamis (22/8/2024).
Mu’ti mengaku sulit memahami langkah lalu kebijakan DPR yang dimaksud bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan kemudian mematuhi undang-undang.
“DPR sebagai lembaga negara yang tersebut merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang tersebut mengedepankan kebenaran, kebaikan, serta kepentingan negara kemudian rakyat dibandingkan dengan dengan kepentingan urusan politik kekuasaan semata. DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” jelas Mu’ti.
Menurut Mu’ti, DPR bukan semestinya berseberangan, berbeda, juga menyalahi putusan MK di kesulitan persyaratan calon kepala tempat lalu ambang batas pencalonan kepala area dengan melakukan pembahasan RUU pemilihan kepala daerah 2024.
“Langkah DPR yang dimaksud selain dapat memunculkan permasalahan disharmoni pada hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan kritis di pemilihan kepala daerah 2024. Selain itu akan memunculkan reaksi masyarakat yang tersebut dapat mengakibatkan suasana tidaklah kondusif pada hidup kebangsaan,” pungkasnya.
