Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menggalakkan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi kegiatan penghiliran nikel yang mana dilaksanakan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto menafsirkan kecacatan lingkungan yang mana disebabkan oleh maraknya pengembangan lebih lanjut serta penambangan nikel di dalam era Jokowi tak sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.
Mulyanto menyebutkan kegiatan pengembangan lebih lanjut nikel pada era Jokowi diwujudkan secara ugal-ugalan. Selain memunculkan dampak kehancuran lingkungan, ia mengawasi masih sejumlah penduduk miskin di sekitar tambang. Di ketika bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kecacatan lingkungan oleh eksploitasi nikel.
“Anomali terkait kemiskinan yang justru terjadi pada tempat kaya sumber daya alam atau area yang dimaksud digencarkan inisiatif pengembangan lebih lanjut yang digunakan kerap disebut sebagai ‘kutukan sumber daya alam’ ini wajib diteliti lebih besar pada oleh pemerintahan serta para ahli,” kata Mulyanto di penjelasan tercatat yang tersebut diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini mengatakan, seharusnya pengembangan lebih lanjut nikel bisa saja mendongkrak perekonomian rakyat lokal. Persoalan kemiskinan ke area penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu sebab buruknya pengelolaan dana bagi hasil juga pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah.
“Sehingga pemasukan yang tersebut besar sekalipun tiada berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai,” ujarnya.
Di lain sisi, Mulyanto mengutarakan selama ini komunitas lokal belaka terlibat sebagai pekerja kasar ke pertambangan nikel oleh sebab itu terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya bisa saja memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal bisa saja menempati sikap strategis di sektor nikel.
“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor hasil nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) lalu feronikel. Ia pun memacu penghentian pembangunan smelter kelas satu yang dimaksud menghasilkan kembali barang nikel berkadar rendah tersebut.
“Kita penting menggalakkan pengembangan lebih lanjut nikel dengan nilai tambah membesar sehingga efek gandanya bagi rakyat meningkat dengan mendirikan pabrik smelter yang mana memproduksi nikel berkadar membesar seperti stainless steel, baterai. Selain itu perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari China yang digunakan rawan kebakaran sehingga menyebabkan korban jiwa pekerja yang tak sedikit,” tegasnya.
Pilihan Editor: Sandiaga Jaminan Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
Artikel ini disadur dari Prabowo Diminta Evaluasi Penghiliran Nikel
