JAKARTA – Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP , TB Hasanuddin mengamati ada kejanggalan di kesepakatan Panja RUU pemilihan gubernur terkait aturan pencalonan kepala area bagi partai kebijakan pemerintah yang dimaksud miliki kursi di area tingkat DPRD minimal harus memiliki perolehan 20% kursi atau 25% pendapat di area Pileg. Kesepakatan yang dimaksud tak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Hari ini mau dipelajari dikarenakan ada seolah-olah ditayangkan seolah-olah sesuai dengan putusan MK tapi ternyata pasca dipelajari tak sesuai,” kata TB Hasanuddin di dalam Kompleks Parlemen Senayan, DKI Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
Anggota Komisi I DPR ini juga merasa janggal pimpinan rapat secara langsung mengambil kesepakatan tanpa memohon pandangan fraksi. “Iya, itu hanya saja set-set-set ketok aja begitu ya,” katanya.
Hasanuddin berkata, Fraksi PDIP akan datang mendiskusikan hal tersebut. Pasalnya, klausul di draf yang digunakan diterima tak sesuai dengan putusan MK. “Jadi begini, tadi yang tersebut ditayangkan itu konon telah sesuai dengan putusan MK. Setelah di-print ternyata tidak, gitu,” ujar Hasanuddin.
“Ini kan pasca ini masih ada pembicaraan. Kami fraksi mau diskusi dulu hasil print-print-nannya tidak hasil yang dimaksud ditayangkan,” imbuh Hasanuddin.
Untuk diketahui, Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilihan Kepala Daerah mengabaikan putusan MK berhadapan dengan permohonan gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimaksud diajukan Partai Buruh dan juga Partai Gelora terkait persyaratan pencalonan di Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Pasalnya, Panja RUU pemilihan gubernur tetap saja mengatur persyaratan bagi parpol yang dimaksud memiliki kursi di dalam DPRD untuk bisa saja mengusung paslon di tempat pemilihan gubernur harus memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah total kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan kata-kata sah di pemilihan Umum anggota DPRD di dalam tempat yang tersebut bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 40 yang diubah di DIM baru usul inisiatif DPR yang mana dibacakan, terdapat dua kelompok persentase ketentuan pencalonan pemilihan gubernur 2024 bagi partai urusan politik atau gabungan partai kebijakan pemerintah yang tersebut miliki kursi dalam DPRD maupun bagi partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik yang bukan miliki kursi di tempat DPRD.
