JAKARTA – otoritas melalui Kementerian Sektor Kemaritiman dan juga Pengembangan Usaha meyakinkan tak akan mencabut BBM subsidi di area masyarakat. Namun total kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.
Deputi Lingkup Kesepahaman Infrastruktur juga Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menyatakan produksi BBM rendah sulfur yang disebutkan punya ongkos yang digunakan lebih tinggi besar ketimbang BBM dengan isi sulfur yang tersebut tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan jikalau pemerintahan mau menghadirkan BBM rendah sulfur di tempat masyarakat.
“Kita tidak ada ada naikan nilai tukar BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang mana nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang dimaksud membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Rencananya, otoritas akan memberikan kompensasi untuk Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi tidaklah berdampak pada harga jual jual ke masyarakat.
“Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya,” katanya.
Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang tersebut untuk menyembunyikan penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan nilai BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM dan juga dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.
Opsi terakhir lah yang mana dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya ketika ini subsidi BBM yang digunakan digelontorkan tiada tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh warga kelas menengah keatas.
“Sederhananya, kalau ia pendapatan kecil kemungkinan besar naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang lebih banyak besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya ia akan menggunakan bbm tambahan banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak,” kata Kaimudin.
“Penyaluran BBM subsidi yang mana seharusnya dinikmati oleh rakyat yang digunakan ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang dimaksud tambahan kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran,” tambahnya.
