JAKARTA – Syarat mendirikan ormas (organisasi kemasyarakatan) akan diulas di tempat artikel ini. Syarat ini harus dipenuhi Anies Rasyid Baswedan jikalau ingin mendirikan ormas pasca gagal forward Pemilihan Kepala Daerah 2024 .
Diketahui, pada Hari Jumat (30/8/2024), Anies memberi sinyal akan mendirikan ormas atau partai urusan politik (parpol). Sinyal itu disampaikan pasca dirinya gagal progresif pemilihan gubernur 2024 dikarenakan tak dicalonkan parpol.
“Gini. Bila untuk mengakumulasi semua semangat inovasi yang sekarang makin hari makin terasa besar, juga itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka memulai pembangunan ormas atau merancang partai baru, mungkin saja itu jalan yang tersebut akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan,” ujar Anies.
Cara mendirikan ormas
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dimaksud organisasi kemasyarakatan yang dimaksud selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang tersebut didirikan serta dibentuk oleh rakyat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, serta tujuan untuk berpartisipasi pada pengerjaan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud berdasarkan Pancasila.
Definisi ormas yang disebutkan kemudian diubah di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapatan Peraturan pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan melawan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Berikut ini perubahannya: Organisasi Kemasyarakatan yang tersebut selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang mana didirikan serta dibentuk oleh publik secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, kemudian tujuan untuk berpartisipasi di konstruksi demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendirian ormas diatur di Bab IV UU Nomor Nomor 17 Tahun 2013. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang mana berbadan hukum yayasan.
Di Pasal 10 disebutkan:
(1) Ormas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat berbentuk:
a. badan hukum; atau
b. tidak ada berbadan hukum.
(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. berbasis anggota; atau
b. tiada berbasis anggota.
Selanjutnya, pada Pasal 11 tertulis:
(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud di Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
a. perkumpulan; atau
b. yayasan.
(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tak berbasis anggota.
Pada Pasal 12 disebutkan:
(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud di Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
a. akta establishment yang dimaksud dikeluarkan oleh notaris yang
memuat AD serta ART;
b. acara kerja;
c. sumber pendanaan;
d. surat keterangan domisili;
e. nomor pokok wajib pajak melawan nama perkumpulan; dan
f. surat pernyataan tak sedang pada sengketa kepengurusan atau di perkara di tempat pengadilan.
(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilaksanakan oleh menteri yang digunakan menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam bidang hukum serta hak asasi manusia.
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan setelahnya meminta-minta pertimbangan dari instansi terkait.
(4) Ketentuan lebih lanjut lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), lalu ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Lalu, Pasal 13 berbunyi:
Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud di Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur dan juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
