JAKARTA – Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru di tempat bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang tersebut selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga dan juga pelaku usaha di area Indonesia.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Skor impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang tersebut mirip senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh sebab itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang digunakan produksi dan juga cadangannya masih sangat besar pada Indonesia.
“Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dilaksanakan oleh pemerintahan yang dimaksud baru nanti teristimewa pada upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di area beberapa tahun mendatang lalu juga di upaya mengempiskan subsidi yang tersebut relatif besar,” kata dia, dalam Jakarta, Hari Senin (2/9/2024).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
Lebih jarak jauh Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin miliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling banyak ditemukan di tempat Indonesia ketika ini.
“Indonesia menjadi negara yang mana masuk ke pada salah satu negara yang tersebut mempunyai cadangan gas yang digunakan besar di tempat dunia,” lanjutnya.
Salah satu aset strategis yang tersebut harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, mampu membuka kesempatan pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang selama ini punya share relatif besar di subsidi di tempat APBN.
“Di sisi lain optimalisasi gas bumi tidak ada hanya sekali sanggup dilaksanakan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga menyokong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di dalam luar batubara,” Yusuf menambahkan.
Dengan begitu serapan yang dimaksud dijalankan oleh PLN tentu mampu menjaga daya saing nilai dari gas nasional kemudian pada pada waktu yang tersebut serupa memperkecil pemakaian batubara yang dimaksud dinilai relatif tiada ramah lingkungan.
