Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam dan juga pemerintah Pusat Kota Batam kemudian PT Makmur Elok Graha mengadakan rapat koordinasi pengembangan Rempang Eco City terkait realisasi dan juga beberapa rencana aksi untuk memperkuat pembangunan ekonomi dalam Rempang, salah satunya pemenuhan keinginan infrastruktur dasar.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesi (Walhi) Riau menganggap pemerintah juga BP Batam mirip sekali tiada mempedulikan aspirasi rakyat yang hingga ketika ini masih masih bertahan di dalam kampung mereka dan juga menolak untuk direlokasi.
Rapat koordinasi berlangsung pasca ada kunjungan dan juga konferensi pers Menteri Koordinator Area Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dalam Daerah Perkotaan Batam terkait Pengembangan Usaha Rempang Eco – City pada 12 Juli 2024.
Kunjungan itu direalisasikan memverifikasi menegaskan kesiapan pembangunan rumah dan juga infrastruktur bagi warga yang mana terdampak dari pengembangan Rempang Eco-City. “Kedua program pemerintah ini menunjukkan seolah penolakan komunitas terhadap rencana perkembangan PSN Rempang Eco-City bukan berarti apapun,” kata Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau pada keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.
Boy menafsirkan otoritas seharusnya tidaklah memaksakan kehendaknya untuk kekal melanjutkan penanaman modal Rempang Eco-City, lantaran sampai ketika ini mayoritas warga Rempang masih menolak untuk direlokasi. “Masyarakat Rempang masih terus ingin hidup serta menyimpan tanah adat leluhur dia yang dimaksud mereka tempati sejak dulu,” katanya.
Boy yang juga masuk di tim solidaritas nasional untuk Rempang mengatakan, data yang tersebut kami himpun lalu baru-baru ini kami publikasikan melalui kajian berjudul Kronik PSN Rempang Eco-City, Kontroversi Pengembangan Usaha Tiongkok, lalu Resistensi Publik Rempang, hanya saja 20 persen penduduk dalam lima kampung tua yang jadi prioritas pengerjaan (Sembulang Pasir Merah, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang, lalu Belongkeng) yang mana menerima relokasi, sedangkan sisanya bertahan di kampung masing-masing.
“Ambisi pemerintah untuk tetap melanjutkan pengembangan Rempang Eco-City tidaklah hanya saja akan mengusir dan juga merampas hak rakyat adat serta tempatan Pulau Rempang namun juga akan turut berisiko menghancurkan sumber penghidupan warga yang digunakan mayoritas bergantung pada laut juga kebun. Apalagi hasil pertanian, peternakan, kemudian laut penduduk selama ini juga telah lama menyumbang sebagian besar sumber pangan untuk Daerah Perkotaan Batam,” kata Boy.
Ia melanjutkan, pemerintah juga harus berpikir ulang untuk menjadikan Rempang jadi kawasan sektor kemudian perdagangan, dikarenakan selama ini hasil pertanian dan juga laut penduduk Rempang telah lama berkontribusi besar untuk keinginan pangan ke Daerah Perkotaan Batam. “Jangan sampai keberadaan proyek ini justru akan menurunkan sumber pangan yang mana ada hingga menyebabkan krisis pangan di masa yang mana akan datang,” kata Boy.
Pilihan Editor: Sandiaga Komitmen Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
Artikel ini disadur dari PSN Rempang Eco City Tetap Lanjut, Walhi: Suara Rakyat Diabaikan
