JAKARTA – Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Sumber Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menyoroti masih adanya pihak yang tersebut melakukan propaganda khilafah sebagai solusi sistem pemerintahan pada waktu ini. Ia membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang tersebut umum dalam wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah ya, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang dimaksud dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, serta Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang digunakan sempat memimpin, sebenarnya semua itu tak terpencil berbeda dengan apa yang dimaksud kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata KH Helmi Ali Yafie pada keterangannya dikutip, Mingguan (1/9/2024).
Menurutnya, ketidakpuasan rakyat Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan memunculkan suatu pergerakan baru yang disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya serta pola keberadaan keluarga dan juga kroni sang khalifah yang tersebut pada waktu itu bermewah-mewahan dan juga senang memamerkannya.
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima menjelaskan Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang sama-sama bergabung memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di dalam masa lalu.
“Saya kira tidaklah ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa itu tak sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang telah dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia dapat dipertanggungjawabkan serta faktanya tetap memperlihatkan eksis sampai sekarang,” kata KH Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, problem terbesar ketika ini yang rakyat Indonesia rasakan sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia telah terbiasa hidup pada keberagaman suku, agama, serta budaya. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk lalu jadi ucapan mayoritas pada Indonesia.
KH Helmi menerangkan ideologi khilafah itu tak bisa jadi dikatakan mengacu untuk Al-Qur’an lantaran praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh akibat itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang tersebut terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini Indonesia bisa saja merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pastilah pada di orang Indonesia yang digunakan beragam ini ada perbedaan-perbedaan. Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini, maka landasan negara tiada perlu diganti, oleh sebab itu selama ini relatif bisa jadi merangkum keberagaman yang tersebut ada. Intinya, apa yang dimaksud diterapkan pada Timur Tengah sana belum tentu bisa jadi diterapkan pada sini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia,” kata Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Rakyat Indonesia, terlebih lagi yang digunakan muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang tersebut sudah ada termaktub di Al-Qur’an. Jika semata Tuhan menghendaki manusia ini miliki latar belakang yang dimaksud sama, tentu mudah semata bagi Tuhan. Akan tetapi, manusia ditakdirkan di perbedaan agar masing-masing dari mereka bisa saja saling memahami, mengenali, juga menghormati.
Ia berharap agar warga Indonesia tetap memperlihatkan waspada terhadap provokasi yang digunakan mungkin saja ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang digunakan menyita perhatian publik. Menurut KH Helmi, propaganda khilafah tiada lebih tinggi dari sekadar pembalikkan fakta sejarah yang dimaksud dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Ia berharap warga Indonesia tidak ada bosan untuk terus belajar kemudian mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang digunakan telah dilakukan teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, serta Muhammadiyah.
“Oleh sebab itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama dalam Indonesia itu diharapkan bisa saja memberikan penjelasan tentang apa itu agama, kemudian bagaimana posisinya pada suatu negara. Kemudian pula, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang dimaksud beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga mempunyai dasar rujukan yang mana kuat,” pungkasnya.
