Ini adalah mengindikasikan RUU yang disebutkan masih menyimpan beberapa orang prospek kesulitan yang mana dikhawatirkan dapat merugikan penduduk serta negara.
Jakarta – Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) Abrar Ali menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Daya Baru kemudian Daya Terbarukan (RUU EBET) di antaranya di dalam dalamnya masalah skema power wheeling, sebaiknya mengawaitu pemerintahan baru terbentuk akhir Oktober mendatang.
Permintaan tersebut, kata Abrar Ali, dikarenakan hingga sekarang ini masih bergulir penolakan terhadap RUU yang disebutkan dari para stakeholder khususnya tentang skema power wheeling (pemanfaatan bersatu jaringan listrik PLN oleh swasta).
"Ini mengindikasikan RUU yang dimaksud masih menyimpan beberapa orang kemungkinan permasalahan yang dimaksud dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat kemudian negara, sehingga sebaiknya dilanjutkan pada periode rezim berikutnya," kata Abrar pada keterangan, dalam Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, Abrar mengkaji kegelisahan yang dimaksud muncul terhadap kemungkinan ketidakmampuan PLN menyediakan energi listrik apabila berjalan demand yang mana tinggi, terkesan sangat didramatisasi.
“Terlalu didramatisasi tentang lonjakan demand tersebut. Buktinya, hingga ketika ini kita masih eksis melayani permintaan listrik komunitas kemudian planet industri. Soal nanti ada lonjakan demand, PLN akan mengantisipasi dengan perkembangan total pembangkit baru,” kata Abrar.
Menurut dia, persoalan power wheeling di RUU EBET pun harus membutuhkan kajian lebih banyak lanjut, mengingat masih ada penolakan salah satunya dari anggota DPR sendiri.
“Kan masih ada penolakan, antara lain dari Anggota Komisi VII DPR Mulyanto yang tersebut menyatakan power wheeling tidaklah sekadar mengatur perihal sewa jaringan transmisi PLN oleh swasta. Ada implikasi yang dimaksud krusial, PLN tiada lagi menjadi satu-satunya lembaga di sistem single buyer and single seller (SBSS), tapi membentuk multi buyer and multi seller system (MBMS)," ujar Abrar mengutip sikap Anggota Komisi VII DPR Mulyanto.
Selain itu, kata Abrar lagi, pengamat kegiatan ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi juga mengingatkan skema power wheeling mungkin menambah beban APBN juga merugikan negara. Alasannya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen juga pelanggan nonorganik hingga 50 persen.
Penurunan ini tidaklah semata-mata memperbesar kelebihan pasokan PLN, tapi juga meninggikan harga jual pokok penyediaan (HPP) listrik. Dampaknya dapat membengkakkan APBN untuk membayar kompensasi untuk PLN, sebagai akibat tarif listrik PLN di dalam bawah HPP lalu nilai keekonomian.
Oleh sebab itu, Abrar menegaskan pembahasan RUU EBET hendaknya dilanjutkan pada masa presiden terpilih periode 2024-2029 mendatang.
“Jadi kita masih ada waktu untuk melakukan pembahasannya, sehingga bukan ada yang mana dirugikan. Jangan cuma ingin memaksakan harus selesai sebelum periode presiden sekarang yang dimaksud akan berakhir pada Oktober mendatang. Kasihan rakyat lalu akan bermetamorfosis menjadi beban negara nantinya,” ujar Abrar pula.
Artikel ini disadur dari SP PLN: Pembahasan RUU EBET sebaiknya menunggu pemerintahan baru
