Soroti Munaslub Kadin, Pengamat Sebut Ada Indikasi Cawe-Cawe Partai Politik

JAKARTA – Pengamat Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin ada intervensi atau cawe-cawe dari kekuatan dalam luar organisasi Kadin itu sendiri.
Menurutnya intervensi untuk menggantikan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dengan anak dari Politikus Golkar Aburizal Bakrie, yaitu Anindya Novyan Bakrie dapat datang dari berbagai sumber, seperti dorongan partai politik, juga lainnya.
“Saya menduga ada kekuatan dari luar Kadin itu sendiri, bisa saja kekuatan Politik mampu juga tidak, atau kekuatan yang digunakan lainnya,” ucapannya ketika dihubungi MNC Portal, Mulai Pekan (16/9/2024).
Sebab Emrus menilai, Arsjad Rasjid sebelumnya juga bukan ada riwayat untuk melanggar AD/ART atau persyaratan untuk diselenggarakannya Munaslub sesuai dengan aturan dari organisasi itu sendiri.
Menurutnya, kalaupun ada keterkaitan antar Arsjad Rasjid yang sempat menjadi bagian dari Tim salah satu Capres di dalam Pilpres 2024 kemarin, yaitu Ganjar – Mahfud, Arjad Rasjid juga sempat mengajukan cuti terlebih dahulu sebelum masuk ke partai politik.
“Saya juga tidaklah mengawasi beliau tak melanggar AD/ART, ia menjalankan tugasnya sebagai ketua kadin, kalau misalnya ia sebagai ketua pasukan Ganjar – Mahfud, ia kan mengambil cuti, bukanlah sebagai ketua kadin,” tambahnya.
Lebih lanjut, Emrus menjelaskan situasi dualisme kepemimpinan Kadin ini pasca diselenggarakannya Munaslub akan menimbulkan organisasi sektor lalu perdagangan yang mana terbesar dalam Indonesia itu tidak ada produktif.
Seharusnya, dikatakan Emrus, organisasi ini mampu memacu perkembangan dunia usaha Indonesia melalui penguatan industri-industri pada pada negeri, tanpa harus melibatkan urusan politik di area dalamnya.
“Kadin seharusnya tak melakukan Munaslub itu, sebab ia harus fokus menaungi pelaku bisnis kemudian memajukan perdagangan dan juga sektor di area Indonesia. Kalau itu terjadi seperti itu (Munaslub), kan seperti ada kekuatan-kekuatan urusan politik tertentu atau invisible hand (tangan tersembunyi),” pungkasnya.





