Kilas Balik 28 Tahun Tragedi Kudatuli, Kudeta 27 Juli 1996 dan juga PDI, Siapa Tanggung Jawab?
Jakarta – Pada 28 tahun lalu, berlangsung kerusuhan atau dikenal dengan Peristiwa Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli. Tepatnya Hari Sabtu 27 Juli 1996, kerusuhan ini berubah jadi sejarah kelam pada globus kebijakan pemerintah Indonesia.
Peristiwa itu bermula dari dualisme di dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesi (PDI). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu kemudian menguasai Kantor DPP PDI di dalam Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang tersebut diduduki Ketua Umum PDI Kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri.
Kronologi mendekati insiden Hari Sabtu Kelabu Kudatuli
4 Juni 1996:
Enam belas pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia, dimotori Fatimah Achmad, S.H, yang digunakan tak lama kemudian disebut Grup 16, membentuk panitia Kongres PDI. Mereka menggugat musyawarah nasional yang memilih Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Komunitas ini didukung pemerintah dan juga ABRI.
5 Juni 1996
Kelompok 16 memutuskan menyelenggarakan kongres pada Medan. Grup Mega menolak.
19 Juni 1996
Ribuan warga PDI pro-Mega melakukan long march dari Jalan Thamrin ke kantor DPP PDI dalam Jalan Diponegoro, Jakarta. Mimbar demokrasi atau rutin disebut mimbar bebas pun dimulai. Mega menghentikan Tim 16.
20 Juni 1996
Menteri Dalam Negeri Yogie S.M. membuka Kongres PDI pada Medan, Sumatera Utara, dihadiri Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung. Di Jakarta, massa PDI pro-Mega bentrok dengan aparat keamanan dalam Gambir.
21 Juni 1996
Megawati menyatakan dirinya permanen sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI periode 1993-1998.
22 Juni 1996
Kongres PDI pada Medan memilih Drs. Soerjadi sebagai ketua umum juga sehari kemudian menunjuk Buttu Hutapea sebagai sekretaris jenderal.
15 Juli 1996
Pertemuan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen Syarwan Hamid, Syamsir Siregar (Badan Intelijen ABRI), kemudian Asisten Sosial Politik ABRI Soewarno Adiwidjojo mengkaji serta menyetujui pengambilalihan paksa kantor PDI, pengucuran dana Mata Uang Rupiah 300 juta, juga penyiapan 500 personel dengan tongkat sebagai senjata.
23 Juli 1996
Kolonel Haryanto, Letkol Budi Purnama, Lukman Mokoginta, lalu Sahala Sinaga di dalam Cibubur membicarakan rencana penyerbuan kantor PDI. Kepada penyidik Markas Besar Kepolisian RI, Lukman mengemukakan menolak berpartisipasi dan juga mengundurkan diri dari operasi itu.
24 Juli 1996
Pertemuan ke Komando Daerah Militer Jaya, yang digunakan dipimpin Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, dihadiri Brigjen Zacky A. Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, juga Alex Widya Siregar, memutuskan penyerbuan dan juga pengambilalihan kantor PDI.
25 Juli 199
Presiden Soeharto menerima 11 anggota Dewan Pimpinan Pusat PDI hasil kongres Medan di Bina Graha. Soeharto menyatakan mimbar bebas di dalam Jalan Diponegoro 58 sudah disusupi “setan gundul” kemudian harus dihentikan.
27 Juli 1996
PDI pro-kongres Medan mengambil alih paksa kantor PDI ke Jalan Diponegoro 58, Ibukota Pusat. Bentrokan berdarah pecah. Bentrokan itu meluas menjadi kerusuhan ke sebagian Jakarta.
Komisi Nasional Hak Asasi Individu mencatat 5 pemukim tewas, 149 luka-luka, 23 pemukim hilang, kemudian 124 penduduk ditahan. Sebanyak 22 bangunan terbakar dan juga 91 kendaraan bermotor hangus. Kerugian material ditaksir sekitar Rupiah 100 miliar.
Pemerintah menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko sebagai dalang kerusuhan yang kelak disebut Kudatuli. Sebelum 27 Juli, hampir selama sebulan, aktivis PRD turut menyelenggarakan orasi-orasi ke halaman kantor PDI mengomentari pemerintahan Orde Baru.
MICHELLE GABRIELA | TAUFIK RUMADAUL
Artikel ini disadur dari Kilas Balik 28 Tahun Tragedi Kudatuli, Kudeta 27 Juli 1996 dan PDI, Siapa Tanggung Jawab?
