JAKARTA – Global harus bersatu untuk mengekang munculnya ‘ robot pembunuh’ atau menghadapi ‘masa depan yang digunakan buruk’ dengan warga sipil di dalam mana pun berada di bahaya, kata individu pemimpin hak asasi manusia.
Seperti dilansir Daily Star, Sistem senjata otonom (LAWS) yang dihasilkan kecerdasan buatan yang sedang dikembangkan mampu memilih juga menyerang target berdasarkan pemrosesan sensor tanpa campur tangan manusia.
Kemampuan ini memberikan kebebasan pada mesin sekaligus kemampuan untuk mengambil nyawa manusia dikarenakan target LAWS didasarkan pada data yang dimaksud diterima juga diproses, tanpa ada unsur belas kasihan.
Drone LAWS sedang dikembangkan di dalam seluruh dunia kemudian telah lama digunakan di dalam medan pertempuran di dalam kawasan Afrika Tengah.
Senjata-senjata ini beroperasi tanpa memperhatikan hukum internasional sebab langkah untuk membunuh dibuat oleh robot, tidak manusia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak para pemimpin dunia untuk menyetujui secara resmi perjanjian untuk menyetujui bukan menggunakan senjata LAWS.
Wakil Direktur Krisis, Konflik dan juga Senjata Human Rights Watch (HRW), Mary Wareham menginginkan langkah pelarangan senjata yang dimaksud diambil pada Sidang Umum PBB bulan depan.
“Tanpa hukum yang jelas, dunia menghadapi masa depan yang dimaksud gelap dimana pembunuhan otonom oleh robot-robot ini membahayakan warga sipil di area mana pun merek berada,” kata Wareham.
Menurutnya, para pemimpin dunia sudah pernah menyadari bencana yang dimaksud diakibatkan oleh penghapusan kendali manusia menghadapi sistem senjata.
