JAKARTA – Sejumlah asosiasi bidang dan juga penjual di dalam Indonesia secara tegas menolak Peraturan otoritas (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penolakan ini disuarakan berhadapan dengan peluncuran beleid yang tersebut dinilai akan sangat merugikan berbagai pihak.
Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan juga Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman, memandang bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram. Padahal, gula merupakan keperluan penting bagi tubuh manusia, khususnya selama masa pertumbuhan. Sehingga, konsumen perlu miliki kesadaran untuk mengontrol asupannya.
Adhi menyatakan bahwa gula sanggup diperoleh dari berbagai sumber, seperti makanan, nasi, buah-buahan, juga lainnya. Dia mencatatkan data bahwa sektor makanan lalu minuman pun sudah pernah berupaya melakukan reformulasi dengan menurunkan kadar gula pada hasil mereka. Namun, hambatan muncul ketika konsumen justru menambah gula sendiri pada produk-produk tersebut.
“Meskipun kami sudah ada menghurangi kadar gula pada produk, pada akhirnya, konsumen menambahkan gula sendiri di area rumah, khususnya pada minuman tanpa gula yang kami jual,” jelas Adhi melalui pernyataannya, dikutipkan Awal Minggu (2/9/2024).
Baca Juga: Penerangan Gappri terkait Menolak PP 28/2024
Adhi menegaskan bahwa fokus utama pada menangani hambatan ini adalah meningkatkan kesadaran konsumen tentang total gula yang dimaksud sebaiknya dikonsumsi pada sehari. “Hal yang mana terpenting adalah memberikan kesadaran ke konsumen mengenai jumlah total gula yang mana baik untuk dikonsumsi di sehari,” paparnya belum lama ini.
Penyesalan menghadapi disahkannya PP 28/2024 pun disuarakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI), Suhendro, yang mana secara khusus menolak pasal 434 di tempat PP yang disebutkan yang tersebut di tempat antaranya mengatur larangan transaksi jual beli produk-produk tembakau pada radius 200 meter dari satuan institusi belajar dan juga tempat bermain anak. Bagi pihaknya, aturan ini akan berdampak sangat besar bagi para pelaku usaha kecil.
“Ekonomi kerakyatan kita sangat terpukul, kita baru kena hambatan pandemi, ditambah ekonomi sedang naik turun. Kami berharap sekali pemerintahan baru mampu mendengarkan pengumuman kami serta PP ini bisa jadi ditinjau ulang,” tegas Suhendro.
Dia juga menyoroti bahwa tujuan utama dari peraturan ini, yakni menurunkan konsumsi rokok di tempat kalangan anak dalam bawah umur, belum tentu dapat tercapai dengan efektif. Yang malah menjadi persoalan baru, yakni akan adanya beban tambahan yang mana ditanggung oleh peniaga kecil. Sehingga, ia menilai aturan yang dimaksud sedianya masih perlu dipertimbangkan secara lebih besar bijaksana.
Suhendro turut menyesalkan bahwa pendapat kemudian aspirasi penjual lingkungan ekonomi juga entrepreneur kelontong tiada mendapatkan perhatian yang dimaksud layak selama proses penyusunan PP 28/2024. Pihaknya sudah pernah mengajukan permohonan agar larangan pemasaran rokok pada radius 200 meter dihapuskan dari Rancangan Peraturan pemerintahan (RPP) Kesehatan, namun permohonan yang dimaksud tak diakomodir.
“Dengan latar belakang tersebut, APARSI menegaskan komitmennya untuk menolak dengan tegas PP 28/2024 demi keberlangsungan usaha para anggotanya serta dunia usaha kerakyatan pada umumnya,” ujarnya.
