JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengungkapkan, pemerintahan ketika ini telah terjadi memberikan ruang anggaran untuk pembentukan kementerian baru atau lembaga menyusul revisi UU Kementerian Negara.
“Semua sudah ada dikoordinasikan pada hal ini Kemenkeu telah koordinasi, harmonisasi dengan Kementerian PANRB kemudian itu telah dilaksanakan supaya apapun yang tersebut akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan sanggup diadakan secara handal,” terangnya pada waktu diskusi dengan para media, Rabu (11/9/2024).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan mendirikan beberapa lembaga baru, salah satunya Badan Penerimaan Negara. Rencana itupun dipastikan Adik Kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto di area Hutan Perkotaan Plataran, Senayan, Jakarta, Hari Sabtu (31/8/2024) lalu.
Menurut Hasim, Prabowo juga telah terjadi setuju dengan pembangunan Badan Penerimaan Negara . Hashim mengatakan, badan baru ini bukanlah sebagai bagi-bagi kursi, melainkan meningkatkan penerimaan negara.
“Pak Prabowo-Gibran akan mendirikan kementerian atau badan baru. Yaitu namanya Badan Penerimaan Negara,” jelas Hasim.
Terbaru, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan, total menteri akan bertambah di tempat pada kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.
Namun, Zulhas belum mengetahui total kementerian secara pasti pada pemerintahan periode 2024-2029 itu. Seperti diketahui, DPR RI pun saat ini berada dalam menuntaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan menghadapi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
“Penambahan iya. Mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri),” kata Zulhas pada Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Zulhas juga menegaskan, bahwa pengisian nama-nama untuk jabatan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden nantinya. Dia pun menyerahkan sepenuhnya terhadap Prabowo terkait total jabatan menteri yang akan diberikan terhadap PAN.
“Kita tahu itu haknya Bapak Presiden,” tutup Zulhas.
