JAKARTA – Peraturan otoritas Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan ( UU Bidang Kesehatan ) terus mendapat penolakan. Salah satu pasal yang digunakan diperbincangkan adalah mengenai pelarangan perdagangan item tembakau pada radius 200 meter dari sekolah atau area bermain anak.
Usulan pasal yang dimaksud ditolak berbagai kelompok masyarakat, khususnya pemilik toko kelontong kemudian warung kecil. Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) Suhendro mempertanyakan bagaimana pengawasan dari pelaksanaan aturan tersebut.
Sebab, ia menilai penentuan jarak serta radius yang dimaksud disertakan tidaklah mempunyai alasan yang jelas. “Kita tegas menolak. Karena itu pasti menciptakan pendapatan peniaga kita menurun,” kata Suhendro di keterangannya, Hari Jumat (13/9/2024).
Dia berpendapat, dengan kondisi sektor ekonomi berkurang pada waktu ini, maka peraturan yang disebutkan harus di-review ulang oleh pemerintah baru. “Prabowo (Presiden Terpilih Prabowo Subianto) dulu pernah menjadi ketua asosiasi peniaga lingkungan ekonomi ya. Jarak 200 meter itu harus dihapus. Aturan kok memberatkan,’ tuturnya.
Diketahui, proses penyusunan aturan UU Kesejahteraan juga PP Bidang Kesehatan memunculkan pro serta kontra. Meski sejak awal mendapat banyak berunjuk rasa oleh sebab itu prosesnya tiada melibatkan pemangku kepentingan terkait, pengesahan kedua aturan yang disebutkan masih dilaksanakan pemerintah.
“Jika terus dipaksakan, peraturan ini akan menjadi beban masa depan bagi pemerintahan baru kemudian bertentangan dengan visi presiden kemudian duta presiden terpilih,” ujar Suhendro.
Hal senada dikatakan oleh pemilik toko kelontong di area Cianjur Enjang. Enjang berpendapat, aturan yang disebutkan dapat memproduksi ekonominya makin susah. Selama berjualan, beliau mengaku tak pernah memasarkan barang yang digunakan tidak ada layak untuk dikonsumsi anak-anak.
Dia menuturkan, keberadaan tokonya tidak baru satu atau dua tahun, melainkan telah puluhan tahun. Dia melanjutkan, perniagaan yang digunakan dibangunnya selama ini menjadi sumber penghasilan utamanya, sehingga aturan-aturan yang menekan seperti yang tersebut tertuang yang dimaksud justru akan berpotensi menurunkan pendapatannya.
