DKI Jakarta – Kementerian Wisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang dimaksud pada saat ini terpantau bergeser dari kuantitas menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang lebih besar tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus tambahan tinggi. Ketika saya melihat, di mana spending, itu berarti penduduk harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang mana beliau beli,” kata Deputi Area Industri dan juga Pengembangan Usaha Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di Bogor, Selasa.
Rizki mengumumkan sektor pariwisata harus mengikuti tren untuk mencari potensi atau lingkungan ekonomi baru yang digunakan dapat menyebabkan wisatawan mau mengeluarkan dana tambahan untuk tinggal serta menikmati pengalaman berwisata dalam Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat banyak pangsa yang mana mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) lalu wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang mana dapat dikembangkan dalam dalamnya seperti pengembangan marina juga boating hingga sektor kapal yacht yang dimaksud sedang tumbuh pada kawasan Asia.
“Ini yang tersebut kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih berbagai regulasi yang tersebut tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Perjalanan juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang mana fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesia atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang dapat kita dapatkan market baru, pada luar market-market yang dimaksud ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, dan juga beliau mampu spending lebih besar banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang digunakan dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang tersebut berhubungan dengan pariwisata dalam bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya prospek bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih besar sejumlah tamu melalui konsep hotel itikaf di ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman di Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari mengungkap puasa sampai malam, menginap kita di dalam sana. Ada yang digunakan nginap ke hotel, ada yang pada ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, satu di antaranya menentukan sasaran juga paket wisata, model produk-produk atau sarana apa belaka yang wajib disusun kemudian disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Mata Uang Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai langkah lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dimaksud ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang tersebut diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang dimaksud seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran di K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
