JAKARTA – Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menilai dinamika yang tersebut terjadi antara PKB lalu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebenarnya dapat dihindari. Hal itu apabila para elite PBNU menjalankan tugas sesuai fungsi dia sebagai organisasi masyarakat.
Menurut dia, PBNU seharusnya fokus pada isu-isu keagamaan kemudian kebangsaan. “Ada tanggung jawab moral yang dimaksud lebih lanjut besar bagi PBNU untuk menjaga keumatan. Bukan malah menceburkan diri ke ranah kebijakan pemerintah praktis,” katanya.
Sekretaris Fraksi PKB di dalam MPR kemudian pengurus PCNU Kota Cianjur ini mengakui ada keterkaitan kultural antara NU juga PKB. Tapi secara struktural keduanya jelas terpisah. “Sebagai orang NU kultural juga struktural, saya paham bahwa PKB berdiri sendiri secara organisasi. Dasar hukum PKB mengacu pada UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011,” ungkapnya.
Secara struktural, lanjut dia, juga tidaklah ada kaitan formal antara PBNU dan juga PKB. “Dalam Anggaran Dasar lalu Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU, tidaklah ada satu kata pun tentang PKB. Begitu juga sebaliknya, pada AD/ART PKB tiada ada pasal-pasal yang mana mengkaji struktur PBNU,” tegas Neng Eem.
Meski sudah ada jelas tiada mempunyai hubungan secara organisasi, Neng Eem heran dengan sikap PBNU yang kerap mempersoalkan arah kebijakan pemerintah PKB. “Dan itu terjadi tiap mendekati pemilu,” ucapnya.
Walaupun tak nyaman dengan memanasnya tensi PKB-PBNU, Neng Eem meyakini ada hikmah setiap peristiwa. “Anggap ini jamu, memang benar pahit tapi bisa saja menyembuhkan, menimbulkan PKB lebih tinggi kokoh dan juga makin tangguh,” harapnya.
Menyinggung kemungkinan peran penguasa di dalam balik kisruh ini, Neng Eem enggan berspekulasi. “Tapi memang benar banyak pengamat mengamati seperti itu. Yang jelas PKB dirugikan oleh situasi ini, kalau yang digunakan diuntungkan siapa? tebak semata sendiri,” tukasnya.
