PLTU Batubara Jadi Disuntik Mati? Ini adalah Kata Bahlil

JAKARTA – Menteri Tenaga kemudian Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tempat pemerintah Indonesia di pemanfaatan batubara sebagai sumber energi harus tetap saja sejalan dengan komitmen kebijakan Net Zero Emission (NZE).
Langkah konkrit yang mana akan diambil terkait pemanfaatan batubara di pembangkit listrik meliputi pengurangan secara bertahap juga penerapan Clean Coal Technology (CCT) pada pembangkit yang mana masih beroperasi.
“Seiring dengan upaya Indonesia menuju net zero, kami berikrar untuk melakukan konfirmasi keamanan pasokan energi pada negeri tetap saja terjaga. Batubara akan masih miliki perannya sesuai dengan bauran energi kita. Namun menuju net zero akan didukung oleh kebijakan, investasi, kemudian teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ramah lingkungan,” jelas Bahlil di tempat Acara Coaltrans Asia 2024 di tempat Bali, Awal Minggu (9/9/2024).
Terkait dengan kebijakan PLTU, lanjut Bahlil, pemerintah pada waktu ini sedang menyusun peta jalan pemensiunan dini PLTU berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Tenaga Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.Sebanyak 13 PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini secara bertahap dengan mempertimbangkan keekonomian dan juga tidaklah mengakibatkan gejolak kekurangan pasokan juga kenaikan nilai listrik.
Sedangkan untuk PLTU yang tersebut beroperasi akan diterapkan teknologi CCT, antara lain dengan mengimplementasikan teknologi supercritical kemudian ultra-supercritical.
Terdapat 7 tujuh PLTU batubara yang dimaksud sudah pernah beroperasi menggunakan teknologi supercritical juga ultra supercritical dengan total kapasitas 5.455 MW, yaitu PLTU Cirebon (660 MW), PLTU Paiton 3 (815 MW), PLTU Cilacap 3 (660 MW), PLTU Adipala (660 MW), PLTU Banten/LBE 1 (660MW), PLTU Jawa 7 Unit 1 (1.000 MW) lalu PLTU Jawa 8 (1.000 MW).
Pemerintah juga merencanakan untuk mengembangkan PLTU batubara dengan menggunakan teknologi boiler ultra-supercritical pada sembilan lokasi dalam Pulau Jawa dengan total kapasitas sebesar 10.130 MW sampai dengan tahun 2028 atau sebesar 37,43 % dari total perencanaan PLTU batubara.
Selain menyokong PLTU menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti CCT, Kementerian ESDM menggalakkan pula pelaksanaan cofiring (pencampuran material bakar) PLTU batubara dengan biomassa. Apalagi Indonesia mempunyai prospek besar pada pengembangan sumber energi yang dimaksud lantaran mempunyai perkebunan sawit yang tersebut dapat diolah menjadi biomassa. Strategi ini terbukti dapat menurunkan emisi yang tersebut dihasilkan oleh PLTU.
Saat ini hampir 60% atau sekitar 91 GW pembangkit listrik Indonesia berasal dari batubara. Oleh akibat itu, pemerintah menyadari bahwa pengurangan penyelenggaraan batubara sebagai sumber energi utama dalam Indonesia perlu dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Bahlil juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan transisi yang mana adil kemudian bertahap dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, masyarakat, kemudian lapangan usaha yang tersebut bergantung pada batubara.
“Hal yang dimaksud termasuk mengembangkan strategi untuk melatih ulang pekerja, mendiversifikasi dunia usaha lokal, serta berinvestasi dalam lapangan usaha baru yang dimaksud dapat menggantikan sumbangan sektor ekonomi batubara,” tutupnya.





