JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan 107 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ) akan segera calon kepala tempat (Bacakada) belum lengkap. Hal itu berdasarkan 1.432 bacakada yang dimaksud sudah ada melapor LHKPN.
“Data per pagi ini, KPK telah terjadi menerima laporan LHKPN dari 1.432 Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada), serta yang dimaksud telah dinyatakan lengkap sebagian 1.325 Bacakada,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Akhir Pekan (8/9/2024).
Budi menjelaskan, mayoritas LHKPN Bacakada yang dinyatakan belum lengkap lantaran belum menyertakan surat kuasa. “KPK kembali mengingatkan agar penyampaian LHKPN harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai,” ujarnya.
“Pelaporan online menggunakan materai elektronik lalu dikirimkan ke email [email protected],” sambungnya.
Budi melanjutkan, Bacakada yang dimaksud telah terjadi menyampaikan LHKPN-nya serta telah terjadi dilaksanakan verifikasi, sehingga dinyatakan laporannya lengkap, akan mendapatkan tanda terima.
“Tanda terima pelaporan LHKPN sebagai salah satu ketentuan pendaftaran Bacakada ke KPU pada kompetisi pemilihan gubernur Serentak 2024 ini,” pungkasnya.
