JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyangkal isu mengenai jatah kursi menteri di tempat pemerintah Prabowo Subianto kemudian Gibran Rakabuming Raka dengan aturan meninggalkan Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Juru Bicara DPP PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan, apabila memang benar ada tawaran kursi menteri, maka PKS sejak awal tak akan mendeklarasikan Anies di area Pemilihan Kepala Daerah 2024.
“Enggak. Kalau dijanjikan kursi menteri dari awal kita sudah ada membantu yang lain,” ucap Ahmad pada acara Rakyat Bersuara pada iNews, Selasa (3/9/2024).
Dia mengatakan, awal pendeklarasian Anies yang dimaksud merupakan beberapa jumlah aspirasi yang tersebut ada di dalam struktur bawah. “Kita mendeklarasikan Anies Baswedan dalam tanggal 25 Juni lalu itu kita proses mulai dari bawah. Hampir semua proses pemilihan gubernur di tempat PKS itu, itu kita sangat menghormati aspirasi struktur yang tersebut ada di dalam bawah,” katanya.
“Karena memang benar begitu cara pengambilan tindakan kita, dan juga akhirnya nanti dibahas di area tingkat DPP,” sambungnya yang digunakan juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal ini.
Dalam proses tersebut, kata dia, PKS telah terjadi memberikan batas waktu terhadap Anies untuk mencari rekan koalisi di tempat pemilihan kepala daerah 2024. Namun hingga batas waktu yang sudah ditentukan, Anies tak kunjung dapat rekan koalisi.
“Dan dari proses yang digunakan ada 25 Juni sampai 4 Agustus, pimpinan mengambil juga alternatif untuk menimbulkan langkah selanjutnya ketika belum ada kepastian apakah Anies ini pertama dapat berlayar, yang digunakan kedua juga bisa jadi mengusung calon yang tersebut kita usulkan Anies-Sohibul Iman. Maka diberikan deadline dan juga deadline ini ada,” bebernya.
“Dan akhirnya ketika telah tidaklah bisa saja berlayar, lalu yang dimaksud kedua juga Anies belum dapat berlayar serta tidaklah mengusung sama-sama Sohibul Iman ya makanya dibuatlah langkah alternatif yang tersebut lain,” tandasnya.
