JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR dijadwalkan segera mengambil kesepakatan tingkat I terhadap RUU pemilihan kepala daerah . Langkah itu dilaksanakan pasca Panja RUU Pilkada, Timsus, juga Timsin memaparkan hasil rapat pada Rabu (21/8/2024).
“Sebelum kami tutup rapat panja hari ini juga sesuai dengan perkembangan hasil rapat, kiranya pengambilan tindakan atau pembicaraan tingkat 1 melawan hasil pembahasan RUU tentang pemilihan gubernur pada Rapat Kerja Baleg dapat dijadwalkan hari ini 21 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB,” ujar Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi yang bertindak sebagai pimpinan rapat sebelum menghentikan rapat.
Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU pemilihan kepala daerah menyepakati beberapa hal salah satunya terkait aturan pencalonan pada pemilihan kepala daerah 2024. Kesepakatan itu berbeda dengan putusan MK terkait persyaratan pencalonan pada pemilihan kepala daerah 2024.
Adapun klausul itu sepertu Pasal 40 yang mana diubah pada DIM baru usul inisiatif DPR yang dimaksud dibacakan terdapat dua kelompok persentase ketentuan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah 2024 bagi partai urusan politik atau gabungan parpol yang mana miliki kursi dalam DPRD maupun bagi parpol atau gabungan parpol yang tiada miliki kursi di tempat DPRD.
(1) Partai urusan politik atau gabungan partai kebijakan pemerintah yang memiliki kursi di tempat DPRD dapat mendaftarkan calon jikalau telah dilakukan memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah total kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan ucapan sah di pemilihan umum anggota DPRD pada tempat yang digunakan bersangkutan.
(2) Partai urusan politik atau gabungan partai urusan politik yang digunakan bukan memiliki kursi pada DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur serta calon gubernur dengan ketentuan:
a. Provinsi dengan total penduduk yang mana termuat pada daftar pemilih tetap memperlihatkan sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik partisipan pilpres harus memperoleh ucapan sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di area provinsi tersebut.
b. Provinsi dengan jumlah agregat penduduk yang tersebut termuat pada daftar pemilih tetap saja lebih lanjut dari 2.000.000 (dua jt jiwa) sampai dengan 6.000.000 (enam jt jiwa), partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik kontestan pemilihan umum harus memperoleh kata-kata sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dalam provinsi tersebut.
c. Provinsi dengan jumlah agregat penduduk yang digunakan termuat pada daftar pemilih masih lebih banyak dari 6.000.000 jt jiwa sampai dengan 12 jt jiwa, partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai kebijakan pemerintah kontestan pilpres harus memperoleh kata-kata sah paling sedikit 7,5% di area provinsi tersebut.
