JAKARTA – Guru memegang peran sentral di membentuk kualitas lembaga pendidikan di dalam Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama pendidikan, mereka tak belaka bertugas untuk mengajar, tetapi juga membimbing juga menginspirasi para murid pada mencapai peluang terbaik mereka.
Tanpa dukungan lalu peningkatan kesejahteraan juga kompetensi guru, visi besar lembaga pendidikan berkualitas pada Indonesia sulit tercapai. Karena itu, pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah strategis untuk memverifikasi para guru mendapatkan pengakuan, kesejahteraan, kemudian peningkatan kapasitas yang dia butuhkan untuk menghadapi tantangan lembaga pendidikan pada era pada waktu ini.
Salah satu pencapaian signifikan adalah pengangkatan lebih banyak dari 700 ribu guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini bukanlah hanya saja memberikan kepastian karier bagi para guru, pasca bertahun-tahun tak ada pengangkatan sejak tahun 2018. Ini adalah juga secara signifikan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dengan status ASN PPPK, para guru pada masa kini memiliki akses terhadap berbagai prasarana kemudian tunjangan yang dimaksud sebelumnya sulit dijangkau, sehingga keberadaan dia kemudian keluarganya menjadi lebih lanjut terjamin.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru kemudian Tenaga Kependidikan (GTK) per Agustus 2024, pada tahun 2020 ketika ASN PPPK dicanangkan pertama kali, terdapat lebih besar dari 1,2 jt guru non-ASN. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, sebanyak 774.999 guru ASN PPPK telah lama diangkat. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah agregat ASN guru sebanyak 61 persen pada tiga tahun terakhir.
Saat ini, tercatat masih ada 496.174 guru non-ASN di tempat sekolah negeri di dalam bawah binaan Kemendikbudristek. Sementara itu, untuk 2024, pemerintah tempat sudah pernah mengajukan sebanyak 241.853 formasi ASN PPPK, yang dimaksud diharapkan dapat membantu mengempiskan jumlah total guru non-ASN tersebut.
“Guru yang mana cinta profesinya harus sejahtera dulu. Semoga semua guru penghargaan segera menjadi ASN,” kata Direktur Jenderal GTK, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, beberapa waktu lalu di dalam Jakarta.
Komitmen pemerintah bukan berhenti dalam situ. Pemberian tunjangan profesi kemudian bantuan insentif bagi guru non-ASN juga menjadi prioritas utama di upaya meningkatkan kesejahteraan guru. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang dimaksud disalurkan sekaligus selama satu tahun, bantuan insentif bagi guru non-ASN pada tahun 2024 ini akan dicairkan setiap semester.
Besarnya insentif yang tersebut diberikan adalah Rp300 ribu per bulan untuk guru formal serta Rp200 ribu per bulan untuk guru nonformal.
Pengembangan Kompetensi
Selain meningkatkan kesejahteraan, pemerintah juga berfokus pada pengembangan kompetensi guru sebagai bagian dari upaya menciptakan lembaga pendidikan yang mana berkualitas.
