JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 membolehkan partai urusan politik (parpol) di tempat DPRD mengusung calon kepala area (cakada) di tempat Pilkada. MK beralasan, aturan ini untuk menjaga pengumuman sah yang digunakan diperoleh partai di area Pemilu, agar dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi.
Praktisi Hukum Nasrullah menilai, harusnya pandangan MK yang dimaksud juga berlaku pada menjaga pendapat partai di tempat DPR. Karena ada parpol tiada mampu menyalurkan aspirasi pada DPR lantaran terhalang aturan ambang batas parlemen atau parlementary threshold.
Namun beliau mengungkapkan, MK terus-menerus menolak Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait ambang batas parlemen setiap saat ditolak.
“Harusnya (pemahaman sejenis juga digunakan dalam DPR), cuman kan PHPU terkait hal yang disebutkan selama ini masih kerap ditolak MK, alasannya setiap saat akibat open legal policy atau tujuan penyederhanaan jumlah total partai politik,” kata Nasrullah, Kamis (22/8/2024).
Selain itu ia mengatakan, putusan MK ini juga akan berdampak pada peraturan untuk mengusung presiden di dalam pemilihan raya 2029 mendatang. Walaupun, pertanyaan selanjutnya apakah partai nonparlemen akan dapat mengusung calon presiden.
Mengacu terhadap putusan MK, Nasrullah melihat, ada pernyataan rakyat yang juga terabaikan lantaran partai yang tersebut didukung tak masuk ke parlemen.
“Melalui putusan 60 kemarin, kelihatannya kita mengamati akan ada perkembangan wacana ke arah sana untuk menyamakan pengaturan presidential threshold, pertanyaan hukum yang digunakan akan muncul apakah memungkinkan partai nonparlemen ke depannya dapat mencalonkan calon presiden atau seperti apa,” tutupnya.
Sebelumnya, MK sependapat aturan yang tersebut digugat Partai Buruh serta Partai Gelora membatasi pemenuhan hak konstitusional dari partai kebijakan pemerintah partisipan pemilihan umum yang tersebut telah terjadi memperoleh kata-kata sah pada pemilihan umum meskipun tidaklah miliki kursi di tempat DPRD. Akibatnya, mengempiskan nilai pemilihan kepala area yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
“Sebab, pengumuman sah hasil pemilihan umum menjadi hilang akibat tiada dapat digunakan oleh partai kebijakan pemerintah untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui akan calon kepala wilayah yang akan diusungnya,” kata Hakim MK.
MK mengumumkan bahwa Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala wilayah yang digunakan demokratis. Salah satunya dengan membuka potensi untuk semua partai kebijakan pemerintah partisipan pilpres yang memiliki pendapat sah di pemilihan umum untuk mengajukan akan calon kepala area agar publik dapat memperoleh ketersediaan beragam akan segera calon.
