JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk sanggup mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan di acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang digunakan diselenggarakan pada Kompleks Parlemen Jakarta, Hari Jumat (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang disebutkan akan terdiri dari penerimaan perpajakan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan masih menjaga iklim pembangunan ekonomi lalu kelestarian lingkungan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang digunakan terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi pada Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 pada Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak lalu peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola kemudian administrasi perpajakan, dan juga pemberian insentif perpajakan yang dimaksud terarah dan juga terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus dijalankan melalui penyelenggaraan teknologi untuk perencanaan kemudian pelaporan, penguatan tata kelola lalu pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara lalu sumber daya alam, dan juga menyokong perubahan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Ekonomi Nasional atau Rp616,2 triliun yang digunakan akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan aman dan juga dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, pemerintahan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, menggalakkan kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Penanaman Modal (LPI), kemudian Special Mission Vehicle (SMV), dan juga peningkatan akses pembiayaan bagi rakyat berpenghasilan rendah, UMKM, lalu Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan di rentang 7–8%. Rasio gini pada kisaran 0,379–0,382. Angka Modal Individu (IMM) pada level 0,56. Kuantitas Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di area kisaran 115–120. Skor Tukar Nelayan (NTN) dijaga di dalam kisaran 105–108,” imbuhnya.
