JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, inovasi iklim dapat menyebabkan penurunan Layanan Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, nomor itu amatlah besar jikalau mengawasi kondisi yang dimaksud penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berjuang meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 dan juga 2025 ini, dibutuhkan bidang usaha yang tersebut sangat besar, teristimewa dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya di International Sustainability Wadah (ISF) 2024 di dalam Jakarta, hari terakhir pekan (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Pendapatan Domestik Bruto itu akan memberikan konsekuensi yang mana tiada belaka mempengaruhi ekonomi. Namun juga di upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang dimaksud menyebabkan meningkatnya tingkat kejadian bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang tersebut sudah dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia serta memakan biaya yang sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Tim warga miskin cenderung menjadi pihak yang dimaksud paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial lalu meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa inovasi iklim perlu segera ditangani. ASEAN, di hal ini, sebagai suatu kawasan yang miliki perkembangan perekonomian sekaligus ketahanan, tetapi tidaklah terlepas dari ancaman inovasi iklim kemudian geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang dimaksud sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Pendapatan Domestik Bruto ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat inovasi iklim.
Meskipun belaka menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN tetap saja perlu melanjutkan proses pembangunan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan pembaharuan iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Planet (World Meteorological Organization/WMO) telah lama menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang tersebut pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi di dalam ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi penanaman modal masyarakat kemudian swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang inovasi iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.
